PADANG, Hantaran.co – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) demo di DPRD Sumbar. Mereka mengeluarkan empat poin pernyataan sikap menanggapi hasil temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap penggunaan dana Penanganan Covid-19 di Sumbar.
Temuan LHP BPK tersebut terindikasi adanya penyelewengan dana ( dugaan korupsi) sebesar Rp49 miliar dinilai sesuatu hal yang tidak wajar.
“Kami PMII Sumbar menilai penggunaan dana penanganan Covid-19 harus transparan dan tidak boleh ada oknum yang memperkaya diri sendiri di tengah susahnya ekonomi masyarakat yang dilanda pandemi,” ujar Koordinator Umum Rodi Indra Saputra, saat melakukan aksi damai di Kantor Gubernur dan DPRD Sumbar, Senin (1/3).
Untuk itu, PKC PMII Sumbar menyatakan sikap. Pertama, PKC PMII Sumbar mengutuk keras segala tindakan Korupsi di tengah masa pandemi dan susahnya ekonomi masyarakat saat sekarang ini, dan meminta segala pihak terkait untuk transparan dalam menggunakan anggaran Covid-19.
Kedua, PKC PMII Sumbar menilai kepala BPBD Sumbar gagal menjalankan tugas baik dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan-kebijakan penanganan Covid-19 di Sumbar.
“Salah satu buktinya kegagalan itu adalah, adanya temuan LHP BPK tentang penyelewengan dana penanganan covid-19, maka itu harus dipecat dari jabatannya,” ujarnya.
Ketiga, PKC PMII Sumbar mendukung penuh DPRD Sumbar melalui Panitia Khusus (Pansus) yang telah di bentuk untuk mengusut tuntas temuan LHP BPK tentang indikasi penyelewengan dana penanganan covid-19 yang terjadi di BPBD Sumbar.
“Kami juga minta menyampaikan hasil temuanya secara transparan sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan tentang penggunaan anggaran covid 19 tersebut,” ujarnya lagi.
Keempat, PKC PMII Sumbar berharap KPK ikut turun langsung ke Sumbar dalam mendalami temuan LHP BPK tersebut, dan menangkap oknum-oknum penjabat yang terbukti melakukan korupsi sampai ke akar-akarnya tampa pandang bulu.
Fardi/Hantaran.co