Pesisir Selatan – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Pesisir Selatan, Intan Novia Atma Nanda, menjadi sorotan sejumlah awak media lantaran susah dihubungi wartawan.
Ketua Balai Jurnalis Pesisir Selatan (Baju Pessel), Robby Oktora Romanza sangat menyayangkan sikap pejabat tersebut. Padahal, sejumlah wartawan hanya ingin mengkonfirmasi terkait pajak daerah dan pendapatan asli daerah (PAD) untuk kepentingan publikasi sehubungan dengan SKPD yang ia pimpin.
“Sesuai kode etik, kami sudah menghubungi yang bersangkutan melalui pesan messenger dan telpon selulernya. Namun, sudah dua hari ini tidak ada respon,” ujar Robby di Painan, Selasa (25/2).
Menurutnya, wartawan lainnya juga sudah berusaha mendatangi kantor BPKPAD Pesisir Selatan untuk konfirmasi secara langsung dengan yang bersangkutan, namun para wartawan hanya bertemu dengan security di kantor tersebut.
“Kata beliau (Plt Kaban), nanti saja lah,” kata security tersebut kepada para wartawan.
Bahkan menurut awak media, di dalam ruang tunggu kantor tersebut masih terpampang banner foto sekaligus visi dan misi mantan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar.
“Sepertinya gagal move on,” ujar para awak media berseloroh.
Susahnya menghubungi Intan Novia Fatma sebagai pejabat daerah tidak hanya terjadi saat ia menjabat sebagai Plt Kepala BPKPAD Pesisir Selatan. Namun, saat yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Dinas Kesehatan Pesisir Selatan sekaligus Juru Bicara Media Center Tanggap Darurat Bencana Banjir Pesisir Selatan, juga susah dimintai keterangan.
“Dulu juga sama, betapa susahnya kita mendapatkan data update bencana banjir saat yang bersangkutan ditunjuk sebagai Juru Bicara Media Center Tanggap Darurat Bencana. Sama halnya saat Kecamatan Sutera dilanda wabah diare, dan saat itu yang bersangkutan juga menjabat sebagai Plt Kepala Dinas Kesehatan, setelah berhari-hari baru kita bisa mendapatkan data,” ucap wartawan lainnya.
Namun seolah mendapatkan imunitas, dengan segala permasalahan tersebut, Intan malah mendapatkan promosi jabatan sebagai Plt Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di penghujung masa jabatan mantan Bupati Pesisir Selatan Rusma Yul Anwar, sekaligus juga menjabat sebagai Staff Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan.
“Bahkan data Kaleidoskop BPKPAD Pessel tahun 2024, hingga kini belum bisa kami dapatkan, lantaran susahnya menghubungi yang bersangkutan,” ucapnya lagi.
Sebelumnya, Wakil Bupati Pesisir Selatan Risnaldi Ibrahim menegaskan seluruh pejabat SKPD harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terutama sehubungan dengan keterbukaan informasi publik.
“Sampaikan kepada publik apa saja program yang akan kita laksanakan untuk kemajuan daerah. Bahkan sampaikan saja jika ada kendala-kendala yang dialami. Kita harus ingat, bahwa kita adalah pelayan publik. Dan salah satu hal yang perlu kami tekankan bersama Bapak Bupati Hendrajoni, adalah keterbukaan informasi publik. Jangan ada yang ditutup-tutupi, masyarakat harus tahu,” ujar Risnaldi.
