PADANG, Hantaran.co–Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku belum melakukan pembicaraan intensif terkait sosok yang akan mengisi kursi Wakil Wali Kota Padang. Kursi yang ditinggalkan Hendri Septa karena akan menjabat sebagai Wali Kota Padang menggantikan Mahyeldi yang terpilih menjadi Gubernur Sumbar baru akan dibicarakan pada Januari 2021 mendatang.
Hal itu dikatakan Dewan Pengurus Daerah (DPD) PKS Kota Padang Muharlion kepada Hantaran.co, Selasa (28/12). Ia mengatakan usai helatan Pilgub, internal PKS tengah disibukkan dengan dengan suksesi kepemimpinan pengurus partai di tingkat wilayah dan kota. Pembicaraan tentang kursi Wakil Wali Kota Padang baru sebatas menyamakan persepsi atau konsolidasi awal.
“Kami dengan pengurus yang baru masih konsentrasi dengan penyusun struktur. Insyaallah dalam waktu dekat akan kita bahas kriterianya, kemudian baru dilakukan penjaringan di internal dulu sembari menunggu Petunjuk Teknis (Juknis) dari DPP dan DPW PKS. Rencana di awal tahun 2021 nanti baru dibicarakan lebih dalam mengenai itu,” kata Muharlion.
Terkait beberapa nama yang belakangan santer terdengar untuk mengisi posisi wakil wali kota, termasuk namanya sendiri, Marlion menyebutkan hal itu bagian dari aspirasi masyarakat. Bisa saja nama-nama yang muncul itu yang akan dilakukan penjaringan.
“Akan tetapi, secara resmi belum ada nama atau siapa orangnya. Kriteria yang digunakan PKS tentu harus sosok yang punya kapasitas sebagai pemimpin. Paham dengan ilmu pemerintahan dan memiliki komitmen dan berjuang bagi masyarakat,” kata Muharlion.
Muharlion menambahkan, pembicaraan mengenai kursi wakil wali kota, juga akan dibicarakan dengan PAN dan Hendri Septa. Terkait pernyataannya Wakil Ketua DPRD Padang Amril Amin yang mengatakan siap jika ditunjuk sebagai wakil walikota, Muharlion tidak menampik bahwa kemungkinan-kemungkinan tentang pengisi kursi wakil wali kota masih bisa terjadi, termasuk kader PAN sekalipun.
“Kami akan beromunikasi dengan Pak Hendri Septa, dan kawan-kawan di PAN. Sampai saat ini, hubungan kedua partai masih berjalan dengan harmonis. Di dalam politik, kalau bicara kemungkinan, tentu bisa saja terjadi. Dinamika politik tentu ada, yang pasti kami akan lakukan pembicaraan mendalam pada awal Januari 2021 nanti,” katanya menutup.
Sementara itu, Direktur SBLF Sumbar Edo Andrefson mengatakan secara aturan tidak mutlak harus dari PKS. Namun secara etika politik, akan lebih baik kursi wakil wali kota diserahkan kepada PKS, karena PAN sudah memperoleh ‘bagian’ kursi wali kota di bawah Hendri Septa.
“Mekanismenya nanti diatur di DPRD Kota Padang dan kemudian nama-nama yang diajukan partai pengusung dipilih oleh seluruh anggota DPRD. Jika PKS tidak bisa merangkul partai lain di DPRD Padang, maka akan berisiko, seperti yang terjadi di DKI Jakarta. Memang kandidat harus dari partai pengusung, tapi yang memilih seluruh anggota legislatif di DPRD Padang. Saya meyakini aroma Pilgub juga akan mewarnai pemilihan Wakil Wali Kota Padang,” kata Edo.
Jika PAN memilih untuk bermanuver, kata Edo, maka perlu diingat bahwa PKS merupakan partai pemenang kedua di Kota Padang. Sementara Hendri Septa saat nanti jadi Wali Kota Padang tentu membutuhkan kekuatan di DPRD. Kemudian PAN juga harus menyadari bahwa Gubernur Sumbar terpilih juga dari PKS, tentu jika itu yang dilakukan PAN akan berdampak tidak stabilnya roda politik dan pemerintahan Kota Padang.
“Amril Amin dari PAN juga sudah mengatakan siap mundur dari DPRD Kota Padang untuk mengisi kursi wakil walikota. Berbeda dengan PKS yang sampai sekarang belum membuka siapa nama yang akan mereka ajukan. Baru sekadar isu saja, seperti Muharlion, Gufron, Rahmat Saleh, dan Muhidi,” kata Edo menutup.
(Riga/Hantaran.co).