PADANG, hantaran.co – Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sumatera Barat (Sumbar) terus bergerak untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat yang bertanggung jawab. Salah satunya PKBI Sumbar bermitra dengan PATTIRO melalui program Voice for Inclusiveness Climate Resilience Actions (VICRA) melaksanakan kegiatan NGOPI (ngobrolin perubahan iklim) bersama awak media di Padang, pada Rabu (27/7).
“Kami terus bergerak edukasi keluarga dan masyarakat, terutama kami mendorong gerakan agar tidak ada diskriminalisasi gender. Mangkanya kami melakukan diskusi NGOPI bersama awak media membahas informasi dan advokasi pemerintah dalam isu perubahan iklim,” ujar GESI Specialist Program VICRA, Ramadhaniati.
Ramadhaniati mengatakan, dampak perubahan iklim terhadap perempuan dan kelompok rentan lainnya yaitu bekerja lebih keras, tingginya potensi perkawinan anak dan putus sekolah, rentan mengalami kekerasan dan multi beban. Kemudian, memengaruhi derajat kesehatan perempuan, beban kerja perawatan, minimnya kases terhadap peningkatan kapasitas, asupan pangan tidak memadai.
Menurutnya, mengapa perempuan dan kelompom rentan lainnya rentan dalam menghadapi perubahan iklim, karena perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya memiliki akses dan kontrol yang terbatas terhadap sumberdaya (pengetahuan, sumber daya alam, teknologi, modal sosial), partisipasi dalam pengambilan keputusan kerap diabaikan, bahkan di tingkat tertentu, mereka tidak dilibatkan di dalam distribusi manfaat.
Kemudian norma budaya dan agama terkadang membatasi kemampuan perempuan untuk membuat keputusan cepat dalam situasi bencana. Dalam beberapa kasus, pakaian yang perempuan kenakan dan/atau tanggung jawab perempuan dalam mengasuh anak dapat menghambat mobilitas perempuan pada saat darurat.
“Oleh karena itu, upaya yang harus dilakukan adalah meningkatkan kapasitas, peningkatan akses, dan mengintegrasikan pug-inklusifitas,” ujarnya.
Ramadhaniati juga menyampaikan perubahan iklim merupakan masalah yang mengerikan, dan ini benar-benar perlu dipecahkan serta layak menjadi prioritas besar. Mangkanya, media memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi dan advokasi pemerintah dalam isu perubahan iklim.
“Memberitakan berbagai permasalahan tentang perubahan iklim sangat membantu menyuarakan dan peduli, serta melakukan perubahan yang dapat mendorong berbagai pihak terutama pemerintah dan stakeholder terkait untuk memperhatikan isu perubahan iklim, terutama bagi kelompok rentan yang sangat terdampak ketika terjadi bencana perubahan iklim,” katanya.
Sementara itu, Koordinator Program VICRA, PKBI Sumbar, Suci Kurnia Sari menambahkan melalui pemberitaan oleh media baik itu media cetak, elektronik dan online tentang berbagai permasalahan bencana perubahan iklim, terutama untuk kelompok rentan di sektor pertanian diharapkan dapat mempercepat gerakan, kepedulian serta aksi serius dari pemerintah dan stakeholder terkait.
Hal ini ditunjukan melalui adanya kebijakan pemerintah tentang adaptasi perubahan iklim. Kebijakan tersebut muncul berkaitan dari sisi kelembagaan, aksi maupun anggaran yang diharapkan menyasar kepada kelompok rentan.
“Sementara, dokumen kebijakan pembangunan berketahanan iklim yang dirilis oleh Bappenas belum diterapkan di Sumbar khususnya di Kabupaten Padang Pariaman (daerah dampingan program), sehingga keterlibatan media untuk mendengungkan isu ini di publik menjadi penting,” ucapnya.
Pada diskusi membahas informasi dan advokasi pemerintah dalam isu perubahan iklim ini juga dihadiri oleh Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M), LBH, belasan awak media cetak dan elektronik serta lainnya. (*)
Revalon/hantaran.co
