Pesisir Selatan – Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) menjadi contoh daerah yang berhasil menjaga kerukunan antar masyarakat dari beragam etnis dan budaya. Hingga kini, masyarakat di daerah ini hidup berdampingan secara damai dan harmonis.
Wakil Bupati Pessel, Risnaldi Ibrahim, menyampaikan hal tersebut saat membuka kegiatan Penguatan Pembauran Kebangsaan bagi Etnis dan Paguyuban, yang digelar oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) bekerja sama dengan Kesbangpol Pessel, Rabu (23/4/2025) di Hotel Triza, Painan.
“Kabupaten ini dihuni berbagai etnis seperti Minang, Jawa, Batak, Sunda, Nias, dan lainnya. Semua hidup berdampingan tanpa sekat, justru saling memperkaya satu sama lain. Ini adalah pencapaian luar biasa yang harus kita syukuri dan jaga bersama,” ujar Risnaldi.
Ia menyebut, hampir tidak pernah terdengar adanya konflik berlatar belakang suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) di Pessel. Menurutnya, hal itu adalah hasil dari kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya harmoni dan toleransi sebagai bagian dari jati diri orang Pesisir Selatan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten, saya mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah strategis memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan persatuan di tengah keberagaman,” katanya.
Kegiatan tersebut diikuti oleh 30 peserta dari berbagai etnis, serta dihadiri oleh Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Sumbar Donny Rahma Saputra, Kepala Kesbangpol Pessel Gestrojoni, tokoh masyarakat Pessel Nazwir (mantan Kepala Kesbangpol Sumbar), serta sejumlah pejabat Pemkab Pessel.
Risnaldi juga menyoroti pentingnya Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi diaktualisasikan dalam tindakan dan kebijakan nyata. Ia mencontohkan praktik pembauran yang telah dilaksanakan melalui Festival Langkisau pada 14–19 April 2025.
“Dalam festival itu, berbagai seni budaya dari etnis yang ada di Pessel diberi ruang tampil. Selain budaya lokal, masyarakat juga menikmati pertunjukan reog, kuda lumping, dan lainnya,” ucapnya.
Wabup Risnaldi juga mengingatkan agar nama-nama nagari tidak diubah ke dalam Bahasa Indonesia karena telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ia mencontohkan perubahan nama Nagari Sungai Sariak menjadi Sungai Serik yang dapat menimbulkan kekeliruan.
Sementara itu, Donny Rahma Saputra menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta. Ia menegaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menjaga kerukunan, melestarikan nilai sosial budaya, serta mengembangkan kehidupan demokrasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
“Forum ini menjadi wadah informasi, komunikasi, konsultasi, dan kerja sama antar warga untuk menjaga kerukunan masyarakat,” ujarnya.
Ia juga berharap FPK segera dibentuk di Pesisir Selatan, mengingat dari 19 kabupaten/kota di Sumbar, Pessel menjadi salah satu daerah yang belum memiliki forum tersebut.
“Forum ini penting sebagai wadah penyelesaian konflik antar etnis jika sewaktu-waktu terjadi,” tuturnya.
Kegiatan ini juga menghadirkan empat narasumber, yakni perwakilan Bupati Pessel, Kepala Kesbangpol Sumbar, Ketua FPK Sumbar, dan praktisi pembauran kebangsaan.
