Pesisir Selatan – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, Dani Sopian meminta Pemkab Pessel untuk segera mencari solusi terkait minimnya armada pemadam kebakaran (damkar) di daerah tersebut. Menurutnya, kondisi ini menyebabkan keterlambatan penanganan kebakaran dan berpotensi meningkatkan kerugian yang lebih besar terhadap masyarakat.
“Kami menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait lambatnya penanganan kebakaran. Ini bukan karena petugas tidak bekerja, tetapi karena fasilitas yang tersedia masih sangat terbatas. Oleh karena itu, kami mendesak Pemkab Pessel segera mengupayakan penambahan armada damkar,” ujar Dani Sopian pada wartawan, Rabu (26/2).
Saat ini, kata Dani, jumlah armada pemadam kebakaran di Pesisir Selatan masih belum mencukupi untuk menjangkau seluruh akses yang ada, terutama di wilayah terpencil yang jauh dari pos pemadam utama.
Ia pun menyampaikan keprihatinan terhadap keterbatasan fasilitas pemadam kebakaran di Pesisir Selatan. Menurutnya, pemerintah daerah harus lebih proaktif dalam mengantisipasi risiko kebakaran, terutama di permukiman padat penduduk.
“Hampir disetiap pembahasan hal ini saya sampaikan. Sebab, jika tidak ada armada yang cukup tentunya dampaknya akan semakin parah. Kami berharap pemerintah daerah segera bertindak untuk mencarikan solusi dan memastikan keselamatan warga,” katanya.
Selain penambahan unit damkar, politisi Nasdem itu menekankan, pentingnya bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai antisipasi dan pencegahan terjadinya kebakaran.
“Selain menambah armada pemadam, pemerintah daerah juga harus memperkuat program sosialisasi sebagai upaya pencegahan kebakaran. Masyarakat perlu dibekali dengan pengetahuan dasar mengenai cara antisipasi menangani kebakaran sejak dini,” ucapnya lagi.
Sebelumnya, kekurangan armada ini diakui oleh Kepala Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Pesisir Selatan, Syawaluddin. Ia menyebut, saat ini pihaknya hanya mempunyai empat armada damkar di 15 kecamatan yang ada.
“Ya, hanya ada empat pos damkar untuk melayani 15 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Pesisir Selatan. Keempat pos itu yakni Pos Induk Damkar Painan, Pos Damkar Kambang, Pos Damkar Balai Selasa, dan Pos Damkar Tapan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, idealnya satu kecamatan di daerah itu harus punya satu pos dan satu mobil damkar. Menurutnya, satu armada yang ditempatkan pada satu pos akan lebih efektif mengatasi kebakaran.
“Karena minimal waktu tempuh mobil damkar ke lokasi kebakaran maksimal 7 menit,” kata Syawaluddin.
Namun demikian, untuk menyiasati kurangnya jumlah pos damkar tersebut, Syawaluddin sudah mengusulkan kepada pemerintah nagari, terutama nagari yang jauh dari pos damkar, agar membeli pompa air portabel. Menurutnya, pompa air portabel efektif untuk memadamkan api, karena kekuatan semprotannya cukup kuat dan jangkauannya lebih jauh.
“Jika tiap nagari punya pompa air portabel, pemadaman api bisa cepat dilakukan,” katanya.
Ia mengatakan, pompa air portabel lebih efisien karena jauh lebih murah daripada mobil damkar. Sepengetahuannya, harga pompa air portabel kurang lebih Rp 78 juta. Sementara itu, harga satu mobil damkar yang kecil mencapai Rp 1,8 miliar.
“Kami menyarankan pemerintah nagari mengalokasikan sekitar Rp 125 juta dana desa untuk membeli pompa air portabel dan becak motor (bentor). Dana Rp 125 juta itu, digunakan sekitar Rp 78 juta untuk membeli pompa air portabel, sementara sisanya untuk membeli bentor,” ucapnya lagi.
Perihal kekurangan mobil damkar, Syawaluddin mengatakan sudah lebih dari lima tahun tidak ada penambahan pos dan mobil damkar di Pesisir Selatan. Pihaknya sudah sering mengajukan penambahan mobil damkar ke pemerintah kabupaten. Ia berharap, bupati yang baru bisa menambah pos dan mobil damkar.
“Jika ada tambahan satu pos damkar, kemungkinan akan ditempatkan di Silaut atau Tarusan,” kata Syawaluddin.
