Kita belum dapat surat resmi. Nanti kita akan komunikasi, akan kita rapatkan dan bicarakan, karena memang itu semuanya, bukan cuma Sumatra Barat saja, tapi juga provinsi lain.
Mahyeldi
Gubernur Sumbar
PADANG, hantaran.co — Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS) di Sumatra Barat (Sumbar) kembali berpolemik setelah beredarnya Surat Kepala Badan Pembangunan Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR terkait penangguhan pembangunan jalan tol ruas Sicincin-Lima Puluh Kota. Meski demikian, pembangunan untuk sesi Padang-Sicincin tetap berjalan sesuai perencanaan.
Manajer Pengendalian Pembangunan Jalan Tol PT Hutama Karya, Berlin Tampubolon menyatakan, pihaknya belum mendapatkan keterangan resmi terkait adanya penangguhan pembangunan JTTS ruas Sicincin hingga Lima Puluh Kota. Di samping memang pengerjaan untuk jalan yang akan tersambung dengan jalan tol Riau itu juga belum dimulai.
“Bagaimana ditangguhkan, pengerjaan untuk Sicincin-Lima Puluh Kota kan belum ada dimulai. Kita juga belum dapat keterangan resmi soal itu,” kata Berlin kepada Haluan, Rabu (17/8).
Berlin menyatakan, untuk saat ini PT Hutama Karya fokus pada percepatan pembangunan sesi Padang-Sicincin yang masih terkendala pada pembebasan lahan. Hingga pertengahan Agustus. katanya, proses pembangunan untuk sesi Padang-Sicincin sepanjang 36,2 kilometer tersebut sudah mencapai 43,2 persen.
Terpisah, Project Director PT Hutama Karya untuk Jalan Tol Padang-Sicincin, Marthen Robert Singal mengatakan, bahwa terkait penangguhan pelaksanaan sesi Sicincin-Pangkalan, bukan kewenangan pihaknya, melainkan kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
“Untuk masalah penangguhan pelaksanaan seksi Sicincin-Pangkalan bukan dari kita, PT. HK. Itu kewenangan dari PUPR. Maka dari itu, kami tidak bisa memberi komentar atas masalah tersebut,” ujarnya.
Sementara itu, Haluan sudah mencoba menghubungi Kepala BPJT Danang Parikesit untuk mengonfirmasi Surat Nomor BM.08-P/598 tentang Pelaksanaan Pembangunan Jalan Tol Ruas Simpang Indralaya-Muara Enim dan Jalan Tol Padang-Pekanbaru Sesi Padang-Sicincin. Namun, hingga berita ini diturunkan, panggilan telepon dan pesan singkat Haluan belum direspons.
Ada pun pada surat yang diteken pada 16 Juli 2021 tersebut, dicantumkan keputusan untuk penangguhan pembangunan sesi dari Pangkalan, Riau ke Lima Puluh Kota dan Sicincin sepanjang kurang lebih 144 kilometer. Selain itu, penangguhan pembangunan juga dilakukan pada sesi Indralaya-Muara Enim, Sumatra Selatan.
Masih Belum Pasti
Menanggapi hal itu, Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengatakan akan segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait informasi penangguhan pembangunan jalan tol itu. Sebab, Pemprov Sumbar belum mendapatkan keterangan resmi dari Kementerian PUPR.
“Kita belum dapat surat resmi. Nanti kita akan komunikasi, akan kita rapatkan dan bicarakan, karena memang itu semuanya, bukan cuma Sumatra Barat saja, tapi juga provinsi lain,” kata Mahyeldi.
Meski demikian, ia menegaskan untuk proses pembebasan lahan pembangunan jalan tol terus dilakukan, terutama pada sesi Padang-Sicincin yang saat ini masih dalam proses pengerjaan. Ia juga menyatakan komitmen pemprov dalam menyukseskan pembangunan JTTS yang masuk dalam proyek nasional tersebut di Sumbar.
“Pemprov Sumbar berkomitmen terus melanjutkan proyek tol Padang-Pekanbaru. Pembebasan lahan juga terus berjalan. Kita bersama Kapolda sudah sampaikan kepada Badan Pertanahan agar segera dibayar untuk lahan-lahan yang sudah selesai pembebasannya,” katanya.
Harus Jadi Perhatian
Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi meminta Pemprov agar memberikan perhatian khusus pada pembangunan jalan tol tersebut. Sebab, penghentian pembangunan jalan tol akan menurunkan harga diri Sumbar dan juga membawa dampak pada pertumbuhan ekonomi Sumbar di masa yang akan datang.
“Kami tidak mengetahui apakah pembangunan ini ditangguhkan sementara atau benar-benar dihentikan seterusnya ya. Kami belum dapat informasi lengkap. Namun, jelas ini akan berdampak buruk pada citra Sumbar. Artinya kita tidak siap. Padahal pembangunan ini diyakini membawa manfaat ekonomi yang cukup besar,” katanya.
Gubernur Sumbar, kata Supardi, mesti segera berkomunikasi dengan pemerintah pusat untuk meyakinkan dan menjamin hal-hal teknis yang selama ini jadi persoalan, tidak akan terulang lagi. Ditambah, pembangunan jalan tol ini merupakan salah satu proyek strategis nasional.
“Jika tol ini tidak dilanjutkan, Sumbar akan makin jauh tertinggal dari daerah lain. Sebelumnya, Provinsi Jambi dan Bengkulu rata-rata pertumbuhan ekonomi mereka di bawah Sumbar, tapi saat ini dua provinsi itu sudah menyalip Sumbar. Jangan sampai kita makin tertinggal,” katanya.
Hal yang sama juga disampaikan Ketua Fraksi PDI PDIP dan PKB DPRD Sumbar, Albert Hendra Lukman, bahwa, pemprov harus segara mengambil sikap kongkrit terkait penangguhan pembangunan jalan tol ini. Terutama dalam mengatasi akar masalah pembangunan tersebut, yaitu pembebasan yang mandek.
“Sejak tahun lalu kami telah mengingatkan Sumbar untuk segera menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan tol Padang-Pekanbaru. Namun, persoalan itu tidak jadi prioritas hingga gubernur baru terpilih dan saat ini pembangunan itu terancam dihentikan,” katanya, Rabu (17/8).
Albert menyebutkan, pada masa kepemimpinan Gubernur sebelumnya, kontraktor pembangunan tol Padang-Pekanbaru sudah memberikan warning akan menangguhkan pembangunan jika pembebasan lahan tidak kunjung selesai. Sebab, dana pembangunan tol berasal dari dana sindikasi atau pinjaman, yang tentu terdapat bunga sehingga harus segera digunakan karena bunga akan bertambah jika tidak digunakan.
“Progres pembebasan lahan di Sumbar tersendat, pembangunan itu bisa cepat jika lahan tersedia. Lahan ini merupakan tanggung jawab Pemprov dan juga pemerintah kabupaten kota,” katanya lagi.
Menurut Albert, perlu evaluasi yang menyeluruh pada jajaran pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam mengatasi permasalahan pembebasan lahan tersebut. Serta, menjadikan pembangunan jalan tol sebagai isu utama dan prioritas, karena akan memberikan dampak yang sangat besar dalam pembangunan Sumbar ke depan.
Apalagi, sambung Albert, saat ini Sumbar butuh percepatan pemulihan ekonomi yang terpukul akibat krisis pandemi Covid-19. Ia menilai, kehadiran jalan tol di Sumbar akan sangat berperan dalam membangkitkan perekonomian daerah.
“Karena memang tidak ada progres, tentu mereka menghentikan pembangunan. Namun dalam persoalan ini kita tidak bisa menyalahkan gubernur saja. Kejadian harus jadi momentum instropeksi untuk semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol ini,” katanya. (*)
Riga/Darwina/hantaran.co
