Pemulihan Ekonomi Sumbar Tetap Waspadai Covid-19

Pemulihan

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho (tengah), memberikan jawaban atas pertanyaan wartawan dalam konferensi pers realisasi pelaksanaan APBN Triwulan 1 Tahun 2021 Sumbar, Senin (19/4/2021). JULI ISHAQ

PADANG, hantaran.co — Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) di Sumbar hingga 31 Maret 2021 atau sepanjang triwulan pertama tahun ini dinilai bekerja dengan baik dalam mendorong pemulihan ekonomi. Selain itu, program vaksinasi Covid-19 diharapkan lebih menumbuhkan optimisme meraih target pertumbuhan ekonomi (PE) 5,0 persen tahun ini.

Hal itu disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Sumbar, Heru Pudyo Nugroho, dalam konferensi pers realisasi pelaksanaan APBN Triwulan 1 Tahun 2021 Sumbar, Senin (19/4) di Kanwil DJPb Sumbar.

“Realisasi APBN di Sumbar hingga 31 Maret 2021 mencatatkan pendapatan negara Rp1,38 triliun atau 21,98 persen dari target, sementara itu realisasi belanja negara mencapai Rp6,32 triliun atau 20,29 persen dari pagu yang tersedia,” kata Heru.

Heru menekankan, meski pemulihan ekonomi di tengah pandemi Covid-19 dan pelaksanaan vaksinasi terus dilakukan, pemerintah dan masyarakat tetap harus mewaspadai potensi lonjakan kasus positif. Terlebih, Sumbar kembali disorot setelah pemeriksaan sampel swab pada Minggu 18 April lalu menunjukkan rasio positif Covid-19 mencapai 16 persen dari seluruh pemeriksaan harian.

Terkait realisasi APBN di Sumbar pada triwulan 1, Heru merincikan realisasi pendapatan yang mencapai Rp1,38 triliun terdiri dari Penerimaan Perpajakan senilai Rp1,03 triliun dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PBNP) senilai 0,35 triliun. Realisasi penerimaan pajak sendiri didukung pajak dalam negeri senilai Rp676,25 miliar, dan pajak perdagangan internasional Rp353, 27 miliar.

Ada pun realisasi belanja negara di Sumbar dari Januari hingga Maret 2021, sambungnya, mencapai Rp6,32 triliun, yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat senilai Rp1,75 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp4,57 triliun.

“Kinerja realisasi ini masih bertumpu pada penyerapan belanja pegawai. Sedangkan pertumbuhannya yang meningkat 1,30 persen ketimbang periode yang sama pada tahun lalu didorong oleh kebijakan langkah strategis pelaksanaan anggaran yang telah dimulai sejak Desember 2020,” ucapnya lagi.

Dalam kesempatan itu, Heru juga merincikan realisasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sumbar sejak Januari hingga Maret 2021 yang mencapai Rp1,29 triliun. Dengan rincian, Klaster Perlindungan Sosial Rp575,26 miliar, Klaster Kesehatan Rp127,26 miliar, Klaster Sektoral K/L Rp91,37 miliar, dan Klaster UMKM Rp499,57 miliar.

Realisasi Pajak

Di sisi lain, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumbar dan Jambi (Sumbarja) Lindawaty, diwakili Kepala Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan Rizaldi menerangkan, penerimaan pajak Kanwil DJP Sumbarja pada triwulan pertama 2021 mencapai Rp1,5 triliun atau 16,03 persen dari target penerimaan pajak 2021 senilai Rp9,7 triliun.

“Realisasi ini terdiri dari Penerimaan Pajak Pengawasan Pembayaran Masa (PKM) senilai Rp1,3 triliun dan realisasi dari Pengujian Kepatuhan Material (PKM) sebesar Rp222,7 miliar yang terdiri dari kegiatan pengawasan, pemeriksaan, dan penagihan,” kata Rizaldi.

Sementara itu khusus untuk Sumbar, penerimaan pajak triwulan pertama 2021 mencapai Rp676,2 miliar atau 14,49 persen dari target 2021 sebesar Rp4,6 triliun. Penerimaan pajak Sumbar lebih rendah ketimbang Jambi yang pada triwulan pertama 2021 mencapai Rp878,8 miliar atau tercapai 17,46 persen dari target Rp5,05 triliun.

“Untuk Jambi, bisa tumbuh 2,88 persen ketimbang periode yang sama pada tahun lalu,” ujar Rizaldi lagi.

Rizaldi merincikan, jenis pajak penyumbang terbesar di Sumbar adalah PPh Nonmigas sebesar Rp468,7 miliar atau turun 15,05 persen ketimbang realisasi pada periode yang sama tahun lalu. Berbanding terbalik dengan realisasi di Jambi senilai Rp469,44 miliar yang naik 2,88 persen ketimbang tahun lalu.

“Capaian penerimaan pajak kita di Sumbar memang masih didominasi tiga sektor utama yaitu, sektor perdagangan besar dan eceran (reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor), sektor industri pengolahan, dan sektor jasa keuangan dan asuransi. Ketiga sektor itu menyumbang 59,35 persen dari seluruh realisasi,” ucapnya menutup. (*)

Ishaq/hantaran.co

Exit mobile version