BUKITTINGGI, hantaran.co – Pemko Bukittinggi realisasikan program bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di 2024. Sebanyak 87 unit RTLH telah menerima bantuan perbaikan tersebut melalui program prioritas pemerintah daerah dan pokok pokok pikiran (Pokir) DPRD Bukittinggi.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Bukittinggi Ebyuleris menyampaikan, 87 unit RTLH yang menerima bantuan perbaikan itu tersebar pada 17 Kelurahan di Bukittinggi. Bantuan perbaikan RTLH ini merupakan kegiatan yang berasal dari APBD 2024 melalui dana Pokir anggota DPRD dan program prioritas Wali Kota Bukittinggi.
“Total angaran untuk perbaikan 87 unit RTLH tersebut sebesar Rp 2.808.100.000,” kata Ebyuleris ketika rapat koordinasi progres program RTLH tahun 2024 bersama Pjs Wali Kota di Bukittinggi Command Center (BCC) Balaikota, Rabu (13/11). Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri Kepala Dinas PUPR Rahmad AE, Kepala Dinas Kesehatan Linda Faroza, dan dinas terkait lainnya.
Ebyuleris mengatakan, penerima bantuan perbaikan RTLH sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Untuk memastikan kelayakan RTLH tersebut, tim fasilitator melakukan verifikasi kelapangan. Menurutnya, syarat penerima bantuan perbaikan RTLH diantaranya adalah warga Bukittinggi, bangunan rumah berada lahan sendiri dan tidak menumpang, serta belum pernah menerima bantuan perbaikan dan tercatat di DTKS. Besar bantuan perbaikan RTLH ini juga bervariasi sesuai dengan hasil verifikasi tim fasilitator di lapangan.
“Melalui program bantuan RLTH, kami berupaya memperbaiki dan membangun rumah masyarakat yang tidak layak huni menjadi rumah yang layak huni dan memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, sehingga layak untuk ditempati. Program RTLH di 2024 ini sudah terealisasi 100 persen,” ujar Ebyuleris.
Pjs Wali Kota Bukittinggi H.Hani Syopiar Rustam mengapresiasi atas terealisasinya program RTLH di 2024 ini. Ia mengingatkan kepada Dinas Perkim Bukittinggi untuk melakukan pengecekan ulang terhadap kepemilikan rumah yang telah diajukan.
“Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa bantuan rumah tidak layak huni benar-benar diberikan kepada warga yang membutuhkan dan sesuai dengan data serta aturan yang berlaku,” ucap Hani Syopiar Rustam.
Dalam kesempatan itu, Pjs Wali Kota juga menyarankan Dinas Perkim untuk bersinergi dengan Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dalam menentukan warga yang masuk kategori prioritas untuk menerima bantuan RTLH. Melalui sinergi tersebut diharapkan bantuan lebih menyasar pada keluarga yang tergolong miskin ekstrim, dan keluarga yang memiliki anak stunting.
Pjs Wali Kota juga meminta untuk reaktivasi fungsi MCK (Mandi, Cuci, Kakus) umum di permukiman. Hal Ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kesehatan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat. Diakuinya, MCK yang layak dapat mencegah penyakit menular, seperti diare dan infeksi saluran pencernaan yang sering kali disebabkan oleh sanitasi yang buruk. Menurutnya semua itu beriringan. Jika warga tinggal di rumah tidak layak huni, dan MCK juga tidak layak atau bahkan tidak ada, tentu akan berdampak buruk pada kesehatan warga itu sendiri.
“Ini yang harus kita prioritaskan di 2025. Jika ada kendala anggaran, agar diupayakan untuk mendapatkan dukungan APBN maupun APBD Provinsi, serta mengupayakan CSR,” ujar Pjs Wali Kota Hani Syopiar Rustam.
Wtz/hantaran.co
