Pesisir Selatan – Pemerintah pusat melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan menyatakan komitmennya untuk mempercepat pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Painan yang lebih representatif dan layak huni.
Langkah ini diambil menyusul kondisi Rumah Tahanan (Rutan) Painan saat ini yang dinilai tidak lagi memenuhi standar kelayakan, baik dari segi kapasitas, keamanan, maupun kenyamanan bagi warga binaan.
Kepala Kantor Wilayah Ditjen PAS Sumbar, Kunrat Kasmiri, bersama Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, meninjau langsung lokasi yang direncanakan untuk tukar guling pembangunan lapas baru, Rabu (2/7/2025). Kunjungan ini menjadi langkah konkret dalam menindaklanjuti kebutuhan akan fasilitas pemasyarakatan yang lebih manusiawi di wilayah tersebut.
“Rutan Painan sudah tidak memadai. Bangunannya tua dan lahannya sangat terbatas. Hal ini tentu mengganggu pelayanan terhadap warga binaan,” ujar Bupati Hendrajoni usai peninjauan.
Ia menyampaikan apresiasi atas perhatian pihak Ditjen PAS terhadap kondisi pemasyarakatan di daerahnya. Pemkab Pessel, kata Hendrajoni, siap memfasilitasi proses administrasi dan berkoordinasi lintas sektor guna memperlancar pembangunan lapas baru.
“Kami tidak ingin warga binaan terus tinggal di tempat yang tidak manusiawi. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaikinya,” tegasnya.
Sementara itu, Kakanwil Ditjen PAS Sumbar, Kunrat Kasmiri, menyebut pihaknya telah menjalin koordinasi intensif dengan pemerintah daerah terkait penyiapan lahan pengganti untuk pembangunan lapas.
“Alhamdulillah, kami diterima dengan baik oleh Pemkab Pessel. Dukungan dari Bupati dan seluruh jajaran sangat membantu mewujudkan lapas yang lebih layak,” kata Kunrat.
Menurutnya, pembangunan lapas baru ini tidak hanya sekadar relokasi, namun juga bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan.
“Ini merupakan bagian dari reformasi sistem perlakuan terhadap warga binaan. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak selama menjalani pembinaan,” ujarnya.
Kedua pihak bersepakat untuk segera menyelesaikan proses tukar guling lahan dan mempercepat penyusunan perencanaan teknis pembangunan. Apabila tidak terdapat hambatan, proyek pembangunan lapas baru ditargetkan dapat dimulai dalam waktu dekat.
Keberadaan lapas baru diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan di Pesisir Selatan, sekaligus mendukung program reintegrasi sosial warga binaan ke masyarakat.
