Pesisir Selatan — Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan (Pemkab Pessel) menggelar rapat koordinasi dan evaluasi terkait hasil survei monitoring Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (2/7/2025) di Aula Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Pessel dan menghadirkan Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai narasumber utama.
Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten III Bupati Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Emirda Ziswati. Dalam paparannya, Kepala BPS Pesisir Selatan, Hendro S. Deza, membeberkan sejumlah temuan berdasarkan Survei Perilaku Penerima Gizi (SPPG) yang telah dilakukan sebelumnya.
“Survei awal menunjukkan masih banyak aspek yang perlu diperbaiki, seperti belum adanya pembukuan keuangan sesuai standar akuntansi, belum berjalan optimalnya pengelolaan limbah makanan, menu yang kurang disukai siswa, hingga minimnya keterlibatan OPD terkait,” ujar Hendro.
Ia menegaskan, temuan tersebut menjadi dasar penting dalam mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan program agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh penerima manfaat, terutama anak-anak usia sekolah.
Sebagai tindak lanjut, perwakilan dari Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) mengusulkan pembentukan satuan tugas (Satgas) khusus. Satgas ini nantinya akan bertugas memantau pelaksanaan Program MBG, mulai dari perencanaan menu, distribusi logistik, hingga pengukuran dampak program terhadap kondisi gizi siswa.
Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri oleh sejumlah kepala dinas dan perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), antara lain Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Tenaga Kerja, Yandes Admiral, Kepala Dinas Kominfo, Wendi, serta perwakilan dari Dinas Kesehatan, Dinas Perikanan dan Pangan, dan Bappedalitbang.
Emirda Ziswati dalam sambutannya menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menjalankan program prioritas tersebut.
“Program MBG ini menyentuh langsung kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, koordinasi dan komitmen semua pihak sangat dibutuhkan agar pelaksanaannya berjalan efektif dan berkelanjutan,” katanya.
Rapat koordinasi ini diharapkan menjadi titik awal dalam memperkuat mekanisme pelaksanaan dan pengawasan Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya anak-anak di usia sekolah.
