PADANG, hantaran.co — Usai sudah “baralek gadang” menentukan pilihan kepala daerah provinsi dan 13 kepala daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat (Sumbar). Meski hasil hitung cepat sudah bersiliweran di banyak saluran informasi, langkah paling bijak adalah menunggu hasil resmi dengan hati lapang.
Sebanyak 14 Pilkada di Sumbar berjalan aman tanpa ada gesekan berarti. Pantauan Haluan di 19 kabupaten/kota, secara umum menunjukkan terlaksananya protokol kesehatan (Prokes) terkait Covid-19 dengan cukup baik. Akan tetapi, banyak pihak memprediksi angka partisipasi pemilih tak sesuai harapan dan target pihak penyelenggara.
Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno, usai menggunakan hak pilihnya di TPS 007 di Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumbar, Rabu (9/12/2020) mengatakan, setiap kandidat yang ikut pada kontestasi Pilkada memiliki visi dan misi yang sama bagusnya, yang pada intinya sama-sama berniat menyejahterakan masyarakat Sumbar.
“Hanya bahasanya saja yang beda-beda. Dan itu juga tidak jauh berbeda dengan apa yang telah kami lakukan selama ini. Kami berharap, hal-hal baik yang telah berjalan selama ini dapat dilanjutkan oleh pemerintahan selanjutnya. Namun, jika ada hal-hal yang buruk, dibuang saja,” kata gubernur dua periode itu.
IP meyakini, secara umum, pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di setiap daerah di Sumbar berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Termasuk dalam hal penerapan protokol kesehatan (prokes) agar Pilkada tidak menjadi klaster baru dalam penularan Covid-19. Siapa pun yang dipilih, insya Allah itu yang terbaik untuk Sumbar ke depan,” ucapnya menutup.
Hal senada disampaikan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sumbar Irjen Pol Toni Harmanto, saat melakukan pengecekan ke sejumlah TPS pada Pilkada Serentak 2020 di Kota Padang. Toni berharap, antusiasne dan partisipasi masyarakat tinggi untuk datang ke TPS, sebab Pilkada adalah momentum untuk ambil bagian dalam proses demokrasi.
“Masyarakat diharapkan memilih betul calon-calonnya. Sehingga bisa dipastikan mendukung kegiatan program-program ke depan. Semua calon kami harapkan dapat menerima hasil keputusan. Hormati proses demokrasi yang sudah dilakukan melalui pemungutan suara,” kata Toni.
Toni mengingatkan, sebelum Pilkada dimulai, telah berlangsung deklarasi damai dan kesiapan para calon untuk menang atau kalah. “Saya pikir harus berbesar hati, siapa pun yang menang dan siapa pun yang kalah, semua sudah sesuai proses,” ujarnya lagi.
Partisipasi Rendah
Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar memasang target partisipasi pemilih Pilkada di Sumbar di atas 77 persen. Namun, banyak pihak menilai target tersebut tidak terealisasi karena berbagai faktor. Rendahnya capaian tersebut dinilai tidak elok dibebankan sepenuhnya sebagai kesalahan penyelenggara.
Hal itu disampaikan Ketua Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Sumbar Samaratul Fuad, yang menilai partisipasi pemilih pada Pilkada di Sumbar diprediksi hanya akan berada di angka 60 persen. Sebab, sejak proses sosialisasi dilakukan, upaya mengajak warga ke TPS memang belum bisa disebut telah dilakukan dengan masif.
“Di sisi lain, paslon pun tidak maksimal juga dalam mensosialisasikan Pilkada. Dalam artian bagi partai pendukung atau tim pemenangan belum nampak pergerakkannya dalam sosialisasi. Begitu pun Pemda dan perguruan tinggi, belum terlihat benar-benar mensosialisasikan Pilkada dengan masif,” kata Fuad kepada Haluan.
Sementara itu, kata Fuad, KPU Sumbar Sendiri membebani diri dengan target yang cukup besar terkait partisipasi pemilih. Padahal, di saat bersamaan situasi perekonomian masyarakat sedang tidak bagus, sehingga lebih banyak pemilih yang mendahulukan aktivitas ekonomi ketimbang pergi ke TPS.
Di samping itu, Fuad juga mengingatkan agar para paslon atau tim pemenangan agar tidak bereuforia terlebih dulu setelah melihat hasil hitung cepat. Apalagi melakukan aksi yang bisa memprovokasi pihak lain terkait hasil sementara penghitungan suara. “Apa pun hasilnya, itu adalah kemenangan bersama. Kemenangan untuk Sumbar,” ujarnya.
Di sisi lain, respons politis juga mengiringi proses Pilkada serentak di Sumbar. Seperti diutarakan oleh Ketua DPW Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sumbar Faldo Maldini. Politikus muda itu menyatakan bahwa PSI siap menjadi pihak oposisi, yang bersama warga akan senantiasa menyorot dan menginterupsi kebijakan Pemda di Sumbar ke depan.
“Pemerintah yang baik, akan semakin baik jika didampingi pengawasan partai politik yang kuat. Kami harap, siapa pun yang nantinya tidak terpilih, agar ikut mengambil tanggung jawab untuk mengawal pemerintahan terpilih. Jangan lari dan kabur, itu bukan gaya orang Sumbar, menghindar dari tanggung jawab moral,” kata Faldo. (*)
HLN/hantaran.co