PADANG, hantaran.co — Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sumbar, Maulana Yusran, menyebutkan, kunci berjalan dengan baiknya pariwisata Sumbar pada tahun depan juga sangat bergantung pada kebijakan yang diberlakukan. Pemda di Sumbar dinilai harus hati-hati mengambil keputusan, dan mesti konsisten dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Misalnya ada giat pelaku usaha dengan konsumen, tetapi tiba-tiba ada perubahan kebijakan, tentu akan sangat merugikan. Sudah ada klien yang reservasi, tetapi kebijakan pemerintah berubah sehingga klien terpaksa membatalkan pesanan dan meminta refund, ini akan merugikan sekali. Orang bisa tidak percaya lagi karena kebijakan yang berubah-ubah,” katanya.
Selain itu, Maulana juga menekankan pentingnya kerja sama seluruh pihak dalam perubahan perilaku dan menerapan prokes demi mendukung kemajuan sektor pariwista di Sumbar pada tahun depan. “Di samping itu, fungsi pengawasan dan monitor harus lebih ketat, sebab yang kita lihat pandemi ini belum ada ujungnya,” ucapnya lagi.
Sebelumnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno memastikan lima destinasi pariwisata super prioritas akan menjadi destinasi unggulan Indonesia pada 2021. Sayangnya, dari kelima destinasi itu, tak satu pun berada di Sumbar. Kelimanya adalah Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar Novrial mengaku pihaknya memang tidak berharap banyak pada kedatangan wisatawan mancanegara ke Sumbar selama masa pandemi. Setidaknya, selama akses penerbangan internasional langsung ke Sumbar masih ditutup.
“Sumbar fokus menggaet wisatawan domestik. Fokus promosi ke sembilan daerah yang memiliki penerbangan langsung ke Sumbar. Daerah-daerah tersebut antara lain, Medan, Batam, Jambi, Palembang, Bengkulu, Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan Surabaya,” katanya lagi. (*)
Yesi/hantaran.co