PADANG, HANTARAN.Co–Pembangunan kawasan transmigrasi di Kabupaten Sijunjung, khususnya di Padang Tarok, Kecamatan Kamang Baru, masih menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari infrastruktur jalan yang belum memadai, keterbatasan sarana publik, hingga minimnya dukungan terhadap kegiatan ekonomi warga.
Kondisi inilah yang menjadi perhatian serius Anggota DPR RI Komisi V asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, saat melakukan kunjungan kerja dalam agenda Reses Perorangan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025–2026, Jumat (10/10/2025) lalu.
Dalam kunjungan tersebut, Zigo menemukan sejumlah persoalan mendasar yang menghambat percepatan pembangunan di kawasan transmigrasi. Beberapa ruas jalan yang menjadi akses utama masih rusak dan sulit dilalui, terutama saat musim hujan. Di sisi lain, fasilitas umum seperti air bersih, jaringan listrik, dan sarana pendidikan belum sepenuhnya terpenuhi. “Kondisi seperti ini tentu berpengaruh terhadap kualitas hidup warga transmigran dan daya tarik investasi di kawasan ini,” ujarnya.
Menanggapi permasalahan tersebut, Zigo menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp9 miliar pada tahun 2025 untuk peningkatan jalan serta revitalisasi sarana umum di kawasan Padang Tarok. Ia menambahkan, pada tahun 2026 juga telah direncanakan anggaran tambahan sekitar Rp7 miliar, yang saat ini masih dalam tahap penajaman.
Namun demikian, menurut Zigo, besaran anggaran itu masih berpotensi bertambah menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan. “Kami sedang memperjuangkan agar nilai anggaran meningkat. Karena kebutuhan di lapangan jauh lebih besar dibandingkan dengan pagu yang sudah disiapkan saat ini,” tegas politisi muda asal Pesisir Selatan itu.
Zigo menilai bahwa akar dari berbagai persoalan di kawasan transmigrasi adalah kurangnya sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat lokal. Banyak program yang berjalan sendiri tanpa koordinasi menyeluruh, sehingga dampaknya belum maksimal. Ia menegaskan pentingnya penyusunan rencana pembangunan terpadu yang melibatkan semua pihak, termasuk masyarakat penerima manfaat.
“Reses ini bukan hanya sekadar agenda rutin, tetapi kesempatan bagi kami untuk melihat langsung kondisi lapangan dan menjemput aspirasi masyarakat,” kata Zigo. Ia menegaskan bahwa seluruh masukan dari warga transmigran akan diperjuangkan dalam pembahasan program di tingkat pusat agar dapat diakomodasi dalam kebijakan nasional.
Dalam pandangan Zigo, kawasan transmigrasi memiliki potensi besar sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, jika permasalahan dasarnya dapat ditangani secara tepat. Ia menyebutkan sektor pangan, pariwisata, dan energi lokal sebagai tiga bidang yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi warga transmigran. “Kita punya lahan, sumber daya manusia, dan potensi alam. Tinggal bagaimana membangun sistem yang bisa menggerakkannya,” katanya.
Lebih jauh, Zigo menyoroti perlunya perhatian serius terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat transmigran. Ia menilai banyak keluarga transmigran yang masih menggantungkan hidup pada sektor pertanian tradisional tanpa dukungan teknologi dan akses pasar. Karena itu, ia berkomitmen mendorong program pelatihan dan pendampingan usaha mikro di kawasan tersebut.
Sebagai anggota Komisi V DPR RI yang membidangi infrastruktur, perhubungan, dan pembangunan daerah, Zigo juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di kawasan transmigrasi. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada besar kecilnya anggaran, tetapi juga pada efektivitas pengelolaan dan transparansi pelaksanaannya.
Zigo mengapresiasi langkah pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang kembali memberikan perhatian terhadap program transmigrasi melalui lima inisiatif unggulan, Trans Tuntas, Trans Karya Nusa, Trans Patriot, Trans Gotong Royong, dan Trans Lokal. Namun, ia menekankan bahwa keberhasilan program tersebut harus diukur dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Zigo mengajak pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan seluruh warga transmigran untuk bersatu menghadapi tantangan pembangunan. “Kita tidak boleh hanya menunggu bantuan pusat. Perubahan harus dimulai dari semangat bersama. Dengan kolaborasi yang kuat, kawasan transmigrasi Padang Tarok dapat menjadi contoh keberhasilan pembangunan terpadu di Sumatera Barat,” ujarnya.
