JAKARTA, hantaran.co – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PKS, Hj. Nevi Zuairina, menekankan pentingnya penguatan tata kelola dan transparansi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Menurutnya, sebagai lembaga pengelola dana investasi negara, Danantara wajib memenuhi standar akuntabilitas publik sebagaimana lembaga investasi global lainnya.
“Danantara ini mengelola dana besar yang nilainya bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Namun sayangnya, belum ada mekanisme audit otomatis oleh BPK maupun KPK. Ini sangat rawan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang,” ujar Nevi dalam keterangannya kepada media, Senin (7/7).
Legislator asal Sumatera Barat II ini menegaskan, audit tahunan atas kinerja Danantara harus menjadi kewajiban, baik melalui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) independen. Ia juga mendorong Danantara agar membangun portal transparansi digital yang dapat diakses publik secara terbuka.
“Laporan keuangan, portofolio investasi, hingga dampak sosial-ekonomi dari proyek-proyek yang dikelola Danantara harus bisa diakses oleh masyarakat. Kita tidak boleh membiarkan pengelolaan dana publik ini menjadi semacam ‘kotak hitam’,” tegasnya.
Nevi juga menyoroti keterlibatan beberapa tokoh asing kontroversial dalam dewan penasihat Danantara. Menurutnya, hal ini justru bisa menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
“Semua pengelola Danantara, baik di jajaran eksekutif maupun dewan penasihat, harus diseleksi ketat berdasarkan integritas dan profesionalisme, serta bebas dari konflik kepentingan, baik politik maupun bisnis,” tegasnya.
Ia juga mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang khusus tentang Danantara. UU ini dinilai penting untuk memperjelas batasan kewenangan, mekanisme investasi, hingga pengawasan terhadap lembaga tersebut.
“Tanpa dasar hukum yang jelas, Danantara berisiko menjadi lembaga super power tanpa akuntabilitas yang memadai. Padahal, semua investasi yang dilakukan harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat,” lanjutnya.
Nevi menggarisbawahi bahwa Dana Danantara harus diarahkan untuk mendukung sektor strategis nasional, seperti energi terbarukan, ketahanan pangan, digitalisasi industri, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.
“Prinsip utamanya sederhana: Danantara harus bekerja demi rakyat, bukan demi elite,” tutup Nevi Zuairina. (h/rel)
