Pesisir Selatan, hantaran.co — Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Pesisir Selatan, Salim Muhaimin, menegaskan tidak ada arahan, instruksi, maupun rekomendasi dari pihak tertentu terkait penyediaan batik bagi siswa SD dan SMP di daerah itu.
Menurutnya, wacana penggunaan batik khas Pesisir Selatan (Pessel) di sekolah-sekolah semata-mata bertujuan untuk mewujudkan keseragaman corak batik daerah, bukan untuk kepentingan pihak manapun.
“Kami luruskan, tidak ada instruksi ataupun rekomendasi dari pihak mana pun di luar dinas. Program ini murni inisiatif sekolah-sekolah yang ingin menampilkan ciri khas batik Pesisir Selatan secara seragam,” ujar Salim Muhaimin pada wartawan di Painan, Selasa (14/10/2025).
Ia menjelaskan, selama ini setiap sekolah di Pesisir Selatan menggunakan corak batik yang berbeda-beda dan belum memiliki identitas daerah yang jelas. Karena itu, muncul gagasan agar setiap sekolah mengenakan motif batik khas Pesisir Selatan sebagai bentuk kebanggaan terhadap budaya lokal.
“Kami ingin siswa-siswi kita bangga memakai batik yang punya identitas daerah sendiri. Dulu tiap sekolah punya corak berbeda-beda, sekarang kita ingin seragam dalam nuansa khas Pesisir Selatan, tanpa paksaan atau penunjukan penyedia tertentu,” katanya.
Salim menegaskan, pengadaan batik tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan masing-masing sekolah, sesuai dengan aturan pengelolaan dana BOS dan prinsip transparansi pengadaan barang dan jasa.
“Dinas hanya memberikan arahan umum tentang pentingnya identitas batik daerah. Proses pembelian dan pemilihan penyedia dilakukan oleh sekolah masing-masing, tanpa intervensi dari kami ataupun pihak luar,” jelasnya.
Menanggapi pemberitaan salah satu media daring yang menyebut Lisda Hendrajoni sebagai pihak yang memberikan rekomendasi kepada penyedia batik, Salim membantah keras tuduhan tersebut.
“Tidak ada rekomendasi dari Ibu Lisda atau pihak manapun. Ini murni aspirasi sekolah dan komite agar siswa memiliki batik khas daerah. Kami sangat menyayangkan pemberitaan yang tidak terlebih dahulu mengonfirmasi kepada dinas,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh kegiatan sekolah tetap berada dalam koridor hukum dan diawasi oleh tim pengawas internal Dinas Pendidikan serta Inspektorat Daerah.
Salim juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada informasi yang beredar di media sosial tanpa konfirmasi kepada pihak berwenang.
“Kami menghormati fungsi kontrol media, tapi informasi harus diverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Jangan sampai hal baik seperti penguatan identitas budaya malah disalahartikan,” ujarnya.
Ia berharap masyarakat memahami bahwa langkah keseragaman batik tersebut merupakan bagian dari upaya membangun rasa bangga terhadap identitas lokal di kalangan peserta didik.
“Anak-anak kita harus bangga memakai batik yang melambangkan daerahnya sendiri. Ini bukan proyek bisnis, tapi bentuk pembinaan karakter dan budaya lokal,” tutupnya. (h/oks)
