PADANG, hantaran.co –- Sejumlah pelaku Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM), pengusaha kuliner, pedangang kaki lima (PKL), dan pelaku seni menggelar aksi “kibar bendera putih” sebagai simbol solidaritas atas krisis pandemi Covid-19. Massa yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Terdampak PPKM itu mengharapkan keringanan regulasi dalam kebijakan pembatasan, agar tetap bertahan di tengah pandemi.
Aksi damai itu berlangsung di perempatan lampu merah Masjid Raya Sumbar, di mana ratusan peserta aksi terlihat mengibarkan bendera putih dan mengenakan pakaian serba hitam. Massa juga membawa beberapa lembar spanduk bertuliskan aspirasi dan tutuntan kepada pemerintah agar diberi solusi atas krisis usaha yang tengah dihadapi.
Salah seorang perwakilan perserta aksi, Heru Saputra mengatakan, kondisi pelaku usaha di Sumbar, terlebih lagi di Kota Padang, sudah semakin krisis akibat dampak dari pendemi Covid-19 yang masih melanda. Sejumlah kebijakan pembatasan seperti Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) sangat menghantam keberlangsungan dunia usaha.
Selain menyuarakan keresahaan, Aliansi Masyarakat Terdampak PPKM juga mengimbau seluruh pihak untuk mendukung program vaksinasi massal. IRHAM
“Kami membawa bendera putih ini sebagai bentuk solidaritas dan simbol bahwa pelaku usaha di Kota Padang tidak tahan lagi dengan keadaan yang seperti ini. Kami kesulitan dalam menghadapi pembatasan-pembatasan ini,” ujarnya, Kamis (29/7).
Menurutnya, banyak para pelaku usaha, terutama UMKM, yang terpukul dengan kondisi saat ini, karena mengalami penurunan omzet hingga 60 persen. Bahkan sampai ada yang terpaksa menutup bisnisnya lantaran tidak sanggup lagi bertahan. “Beberapa di antaranya sudah tidak sanggup lagi membiayai operasional. Dunia usaha amat terdampak akibat pandemi, bukan hanya di Kota Padang, tapi di Sumbar secara keseluruhan,” katanya lagi.
Heru dan pelaku usaha lain menyadari bahaya Covid-19, tetapi di sisi lain, kebijakan pemerintah saat ini tidak berpihak pada pelaku usaha. Sementara itu kondisi penularan masih terjadi. Ia mengatakan pihaknya sudah pernah melakukan audiensi dengan Pemko Padang. Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut atau solusi untuk meringankan beban pelaku usaha.
“Kami meminta adanya keringanan atau solusi dari pemerintah dan pejabat agar pelaku UMKM bisa bertahan dan bangkit di tengah keterpurukan ini,” ujarnya lagi.
Ingatkan Pentingnya Prokes
Heru mengatakan, aksi pengibaran bendera putih juga diselingi dengan aksi berbagi masker kepada warga yang melintas di lokasi aksi. Massa juga akan memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku-pelaku usaha lainnya terkait pentingnya menerapkan prokes.
“Makna pengibaran bendera putih ini sebenarnya sudah dilakukan di beberapa Negara seperti di Malaysia dan Thailand. Ini semacam simbol bahwa saat ini keadaan sedang tidak baik-baik saja, dan kita ingin ada perhatian dari pemerintah, juga masyarakat, agar kita sama-sama memiliki kesadaran agar pandemi ini cepat selesai,” katanya.
Peserta aksi lainnya, Dede, meminta adanya respons dan solusi konkrit dari pemerintah untuk membantu para pelaku usaha kecil di Sumbar. Ia pun menyatakan akan terus melakukan aksi sampai didengar oleh pemerintah.
Menurut Dede, pendapatan dari pelaku usaha kecil mengalami penurunan yang sangat drastis. Bahkan hasil yang didapat saat ini hanya cukup membayar tagihan listrik, dan tidak mencukupi untuk memenuhi biaya operasional. “Kami ingin menunjukkan ke pemerintah bahwa pelaku usaha tengah kesulitan akibat pandemi ini. Pendapatan kami saat ini hanya sanggaup membayar tagihan listrik,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, Syuhandra, menyebut sudah tiga ribu data pelaku UMKM yang diajukan ke Pemerintah Pusat untuk mendapatkan Bantuan Presiden (Banpres) bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi Covid-19.
“Tahun sebelumnya ada 28 ribuan. Sedangkan untuk tahun 2021 ini sudah ada data tiga ribuan UKM yang kita kirim ke kementerian nanti akan diverifikasi oleh kementerian hasilnya, dikirim ke bank yang telah ditunjuk untuk menyalurkan,” ujarnya.
Syuhandra menambahkan, pihaknya nanti akan mendata kembali para pelaku UMKM yang sudah didaftarkan untuk memverifikasi bantuan yang sudah diterima. Namun, katanya, saat ini belum diketahui sudah berapa banyak pelaku UMKM yang sudah menerima bantuan sebab pendataan masih berjalan.
Syuhandra menjelaskan, syarat untuk mendapatkan Banpres yaitu dengan membuktikan jenis serta tempat usaha dan hasil produksi. Dinas Koperasi dan UMKM nantinya akan melakukan pendataan dan mengajukan untuk mendapatkan bantuan.
Ia juga mengimbau pelaku UMKM lebih inovatif di masa pandemi ini, terutama dalam memanfaatkan platform digital dalam mengembangkan usahanya. Karena disituasi saat ini katanya, tidak akan bisa bertahan jika hanya mengharapkan bantuan ataupun stimulus pemerintah, harus ada inovasi,” ucapnya. (*)
Fardi/Riga/hantaran.co
