Pesisir Selatan, hantaran.co — Kordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Vifner, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan komitmen lembaga untuk menjamin transparansi, baik dalam pengelolaan anggaran maupun penyediaan data yang dibutuhkan masyarakat.
“Keterbukaan informasi adalah hal yang wajib dijalankan oleh seluruh jajaran Bawaslu di Sumbar,” ujar Vifner dalam Rapat Koordinasi Pengelolaan dan Pelayanan Data dan Informasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Senin (4/8/2025).
Menurut Vifner, Bawaslu harus memastikan akses informasi publik yang mudah, inklusif, dan tanpa diskriminasi bagi masyarakat. Ia juga mengingatkan pentingnya kolaborasi antara bidang data dan informasi dengan bagian hubungan masyarakat (Humas).
“Banyak yang belum menyadari bahwa keduanya memiliki fungsi yang saling berkaitan. Satu mengelola data, yang lain mempublikasikan informasi. Keduanya harus saling mendukung,” jelasnya.
Terkait penilaian keterbukaan informasi publik (KIP) oleh Komisi Informasi Sumbar, Vifner berharap Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan mampu mempertahankan predikat informatif yang diraih tahun lalu dan masuk dalam tiga besar terbaik tingkat provinsi.
“Pessel jangan berpuas diri. Evaluasi perlu dilakukan agar bisa lebih baik lagi. Tahun ini target kita lebih tinggi,” katanya.
Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Afriki Musmaidi, menyatakan kesiapan lembaganya dalam menghadapi penilaian KIP dari Komisi Informasi Sumbar dan Bawaslu RI.
“Kuisioner dari Komisi Informasi sudah kami isi dengan optimal, lengkap dengan data dukung. Kami juga telah menyediakan website resmi yang memuat informasi seputar kelembagaan dan pengawasan Pemilu maupun Pemilihan,” ucap Afriki.
Menurutnya, selama satu tahun terakhir, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan telah meluncurkan sejumlah inovasi untuk mendukung keterbukaan informasi. Di antaranya adalah penyediaan media informasi di berbagai kantor pemerintahan, termasuk Kantor Bupati, Kejaksaan, dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Selain itu, Bawaslu Pessel juga memperkuat kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk media massa dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) selaku PPID utama di daerah.
Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Rinaldi, berharap upaya tersebut membuahkan hasil positif dalam penilaian KIP tahun ini.
“Seluruh jajaran, termasuk pimpinan, berkomitmen penuh terhadap keterbukaan informasi. Mulai dari maklumat pelayanan, data statistik, hingga fasilitas untuk penyandang disabilitas telah kami sediakan. Kantor kami juga terbuka untuk masyarakat pada hari dan jam kerja,” kata Rinaldi.
