JAKARTA, hantaran.co – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait langkah pemerintah menghentikan sementara ekspor bahan baku minyak goreng. Larangan ekspor mencakup rafined, bleached and deodorized (RBD) olein yang merupakan hasil rafinasi dan fraksinasi CPO yang digunakan sebagai minyak goreng.
Bahlil menyebut, sebenarnya pemerintah tidak ingin melarang ekspor. Menurutnya hal ini sebetulnya tak perlu terjadi apabila pengusaha mau bergotong royong untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.
“Sebenarnya pilihan pemerintah setop ekspor bahan baku minyak goreng ini adalah pilihan terbaik dari yang terjelek. Sesungguhnya hal ini nggak perlu terjadi kalau kita pengusaha dan pemerintah bergotong royong memprioritaskan kebutuhan dalam negeri,” kata Bahlil dalam konferensi pers virtual di Jakarta, Rabu (27/4/2022).
Sayangnya menurut Bahlil, sebagian pengusaha tidak mau mengikuti anjuran pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk minyak goreng. Bahkan, kasus korupsi sampai terjadi dalam tata kelolanya.
Terkait hal itu, langkah pemerintah terpaksa melarang ekspor. Hal ini menurutnya menjadi cara untuk menertibkan pengusaha. Ia bahkan menyinggung pengusaha ditertibkan agar tahu diri.
“Sistem dan regulasi sudah dikasih ada harga tertinggi, ada DMO, DPO, tapi masih melawan ya kita tutup ekspor sementara. Supaya pengusaha tahu diri, kalau negara ini ada yang mengatur, jangan anggap seolah-olah negara ini nggak ada yang bisa mengatur,” ujar Bahlil.
Ia menegaskan pemerintah tidak akan membuat aturan yang sewenang-wenang ke pengusaha. Di sisi lain, pengusaha pun harus tertib pada aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah.
“Pemerintah tidak boleh sewenang-wenang pada pengusaha. Tapi, pengusaha pun harus tertib jangan atur pemerintah. Yang mengatur pengusaha itu adalah pemerintah,” tuturnya.
Bahlil menyebut, pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng tidak ada terhadap kinerja investasi. Sejauh ini Indonesia sedang melakukan moratorium kelapa sawit. Tak ada investasi baru yang dilakukan di sektor tersebut.
“Pengaruh pelarangan ekspor bahan baku minyak goreng, sampai hari ini nggak ada pengaruhnya. Karena sawit lagi kita moratorium nggak ada izin sawit lepas kawasan hutan,” ucapnya.
Sejauh ini pengusaha sawit hanya bisa melakukan replanting ataupun menggunakan lahan yang sudah diizinkan.
“Jadi, mereka hanya bisa melakukan replanting, dan memanfaatkan lahan yang diberikan izin sebelumnya yang belum penuh. Kalau yang sudah berjalan nggak mungkin dia setop,” katanya lagi.
hantaran/rel
