PADANG, hantaran.co — Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya untuk membantu perekonomian warga yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Dinas Sosial Sumatra Barat bahkan sudah mengajukan penambahan anggaran kepada pemerintah provinsi. Sementara itu ancaman kasus angka kemiskinan terus meningkat
Kepala Dinas Sosial Kota Padang, Afriadi menyampaikan terus berupaya membantu masyarakat yang terdampak akibat pandemi Covid-19. Selain memberikan bantuan melalui Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST), Dinsos Kota Padang juga gencar menghimpun bantuan dari CSR Perusahaan-perusahaan di Kota Padang untuk ikut membantu warga yang terdampak.
“Upaya dari Dinsos sudah ada bantuan dari Kemensos berupa BST kepada 18.560 KK dan PKH kepada 17.352 KK totalnya 35.912. Kemudian Pemko saat ini tengah gencar mengumpulkan bantuan dari CSR perusahaan-perusahaan. Pemerintah sedang berusaha,” tutur Afriadi, Kamis (5/8).
Dikatakan Afriadi, hingga saat ini Dinsos Kota Padang sudah mengumpulkan bantuan dari 10 CSR perusahaan berupa sembako dan beras. Bantuan dari CSR ini juga telah disalurkan ke 4.500 KK yang terdampak.
“Pemko terus berusaha mencari donatur-donatur. Saat bantuan didapatkan akan sesegera mungkin diberikan ke masyarakat,” katanya.
Afriadi mengakui dampak pandemi memang sangat berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Sehingga wajar kalau jumlah penduduk miskin/prasejahtera meningkat selama Covid-19, karena banyak yang kehilangan pekerjaan atau sumber pendapatan.
Sedang di Bukittinggi, Pemerintah Kota melalui Dinas Sosial juga menyiapkan sejumlah strategi untuk mengatasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 di tengah masyarakat. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kota Bukittinggi.
Kepala Dinas Sosial Kota Bukittinggi Linda Faroza mengatakan, pihaknya mengantisipasi peningkatan masyarakat miskin di masa pandemi dengan mempercepat penyaluran bantuan sosial program Jaring Pengaman Sosial (JPS). Termasuk juga bantuan beras PPKM dari Kementerian Sosial untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), KPM penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), dan KPM penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Non PKH.
“Untuk Kota Bukittinggi terdata sebanyak 4.654 KPM yang menerima bantuan beras PPKM dari Kemensos ini. Dengan rincian KPM BST sebanyak 2.086, KPM PKH 1.154, dan KPM BPNT Non PKH 1.414. Jumlah penerima itu tersebar pada tiga kecamatan yang ada di Kota Bukittinggi,” kata Linda Faroza, Kamis (5/8/2021).
Selain bantuan tersebut, sambung Linda, Dinsos Bukittinggi juga membagikan membagikan bantuan beras dari candangan pemko kepada 947 KK yang tidak mendapatkan bantuan beras dari Kemensos. Kemudian, dibagikan juga kepada 900 KK yang tidak masuk dalam DTKS, juga menerima bantuan beras dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bukittinggi.
Selain itu ucap Linda, sebanyak 2.086 KPM di Kota Bukittinggi juga telah menerima Bantuan Sosial Tunai (BST) tahap XIII dan XIV dari Kemensos, yang penyalurannya dilakukan melalui Kantor Pos. Masing masing KPM menerima BST sebesar Rp 600.000 untuk dua tahap tersebut. Kemudian Pemko Bukittinggi juga menyalurkan bantuan untuk masyarakat pedagang yang terdampak PPKM sebesar Rp1,2 juta per pedagang.
“Berbagai bantuan sosial dari pemerintah daerah, provinsi, dan pemerintah pusat kita gulirkan untuk membantu warga yang terdampak akibat penerapan PPKM ini. Kita tidak ingin adanya penambahan warga miskin selama penerapan PPKM. Untuk itu perlu strategi dan langkah-langkah antisipasi,” kata Linda.
Menurutnya, bantuan sosial yang disalurkan itu guna memenuhi kebutuhan dasar warga selama penerapan PPKM. Dengan adanya penyaluran bantuan itu diharapkan dampak sosial ekonomi akibat pandemi Covid-19 dapat berkurang, sehingga tidak ada penambahan warga miskin dimasa pandemi ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Etris Dsem Pasaman Barat menjelaskan untuk tahun ini masyarakat menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari anggaran Dana Desa sebanyak 6.833 KK yang tersebar di 11 kecamatan dan 19 nagari. Bantuan akan diberikan senilai Rp300 ribu per bulan selama 12 bulan.
“Penerimaan BLT ini juga sudah diteliti dan di data ulang dari tahun 2020. Karena ada penerima yang tidak tepat sasaran. Sekarang yang menerima BLT diutamakan yang fakir, janda dan orang tua yang membutuhkan pengobatan,” ujarnya.
Usulan Penambahan Anggaran
Kepala Dinsos Sumbar, Jumaidi mengatakan, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk membantu warga yang terdampak akibat pandemi, terutama yang mengalami krisis perekonomian. Salah satunya dengan menyalurkan berbagai bantuan untuk pengentasan kemiskinan, terutama di masa pandemi Covid-19.
Di samping itu Jumaidi menyebutkan Dinsos Sumbar sudah mengajukan anggaran kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memperkuat pelaksanaan program bantuan bagi masyarakat. Namun hingga saat ini usulan tersebut masih di proses.
“Ada PKH, BST, dan sebagainya. Kalau dari pemerintah provinsi memang belum ada. Kami sudah ajukan programnya ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar, tapi belum disetujui. Kan tergantung kekuatan anggaran juga,” ujarnya
Menurutn Jumaidi terjadinya peningkatan jumlah masyarakat miskin di Sumbar tidak dapat dihindari, mengingat masih belum berakhirnya pandemi Covid-19. Banyak hal yang bisa menjadi penyebab meningkatnya angka kemiskinan tersebut.
“Hal ini mesti dilihat dari banyak dimensi. Kan banyak faktor yang menyebabkan meningkatnya penduduk miskin. Bisa jadi karena masalah pendidikan, karena kehilangan pekerjaan, atau karena faktor kesehatan,” katanya.
Penduduk Miskin Sumbar Meningkat
Sebelumnya, survey BPS Sumbar mencatat jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) di Sumbar mengalami penambahan sebanyak 5,88 ribu orang, yaitu dari 364,79 ribu pada September 2020 menjadi 370,67 ribu pada Maret 2021. Pandemi Covid-19 yang masih melanda hingga saat ini adalah salah satu penyebab.
“Pada September 2020 saat pandemi sudah berlangsung, kemiskinan di Sumbar mengalami kenaikan 6,56 persen, dan pada Maret 2021 ketika pandemi belum berakhir, kemiskinan juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu besar, yaitu menjadi 6,63 persen,” ujar Kepala BPS Sumbar, Herum Fajarwati mengatakan. Survei BPS menunjukan jumlah penduduk miskin di Sumbar mengalami kenaikan sejak pandemi Covid-19 melanda pada awal tahun lalu. Pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin di Sumbar tercatat 6,28 persen atau 344,23 ribu orang, yang kemudian naik menjadi 364,79 ribu orang pada September 2020, dan kembali mengalami kenaikan pada Maret 2021 menjadi 370,67 ribu orang. (*)
hantaran.co
