Politik

Lakukan 457 Kunjungan Lapangan Selama 2021, Nevi Zuarina : Akan Terus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sumbar

8
×

Lakukan 457 Kunjungan Lapangan Selama 2021, Nevi Zuarina : Akan Terus Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Sumbar

Sebarkan artikel ini
Nevi
Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina. IST

PADANG, hantaran.co – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS, Nevi Zuairina, memang tak pernah berhenti untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang jauh lebih baik. Berbagai program dan bantuan terus diberikannnya untuk masyarakat di Ranah Minangkabau ini.

Seperti dikatakan politisi perempuan dari daerah pemilihan (Dapil) Sumbar 2 ini, kesibukannya sebagai Anggota DPR RI bahkan jauh melebihi saat menjadi Ketua TP PKK Provinsi Sumbar selama 10 tahun mendamping Prof. Irwan Prayitno Gubernur Sumbar.

Diceritakan Nevi, pengabdian sebagai anggota DPR RI membuat waktu terasa tak cukup, ketika harus berurusan dengan masyarakat. Apalagi dalam menjemput aspirasi langsung ke masyarakat dari satu titik ke titik lainnya yang memang membutuhkan waktu banyak.

“Akhirnya saya memanajemennya dengan baik agar semua masyarakat di Dapil Sumbar 2 itu bisa saya kunjungi,” kata Nevi dalam refleksi akhir tahun 2021 Sabtu (25/12/2021) di Kota Padang.

Dijelaskan Nevi, selama 2021 ada sebanyak 457 kunjungan lapangan yang dilakukan di Dapil Sumbar 2, mulai dari bibir pantai Kota Pariaman, hingga kawasan pegunungan di Pasaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota yang berbatasan langsung dengan provinsi Sumut dan Provinsi Riau.

“Dalam setahun itu hanya 365 hari, namun untuk kunjungan ini melebihi hitungan kalender itu. Bisa dibayangkan entah berapa kali sehari harus berkunjung ke masyarakat untuk menedengar berbagai persoalan masyarakat. Meski kita tidak bisa menjanjikan untuk bisa melaksanakannya, tapi setidaknya kita katakan pada masyarakat akan diusahakan mencarikan jalan keluarnya dan kita secara pribadi harus punya komitmen untuk memperjuangkannya,” ujar Nevi.

Dari aspirasi masyarakat yang diterima dan bertemu langsung dengan berbagai lapisan masyarakat, baik persoalan ekonomi dan infrastruktur, termasuk masalah sosial, sebagian besar sudah dapat terealisasi di sepanjang 2021, tentunya akan berlanjut pada 2022.

Alhamdulillah, kebetulan kami berada di Badan Anggaran DPR RI, sehingga bisa mengalokasikan dana cukup besar bagi pembangunan infrastruktur di Sumbar. Jumlahnya sekitar Rp20 miliar lebih dana pusat yang bisa dibawa ke Sumbar. Belum lagi dalam bentuk bedah rumah atau bantuan sosial lainnya, baik berupa sembako, bantuan bencana termasuk rumah ibadah dan sekolah,” ungkap Nevi.

Sementara untuk UMKM di Sumbar, memang dari puluhan miliar dana pusat yang telah dikucurkan lewat dirinya selaku anggota DPR RI, hampir seluruhnya untuk daerah pemilihan Sumbar 2, karena memang wilayah yang diwakilinya, yaitu Kota Pariaman, Padang Pariaman, Agam, Bukittinggi, Payakumbuh, hingga Pasaman dan Kabupaten Lima Puluh Kota.

“Sebagai anggota DPR RI, saya paling suka karena bisa menyalurkan anggaran pemerintah langsung ke daerah dan masyarakat. Semuanya saya pastikan tepat sasaran, karena pengusulannya berangkat dari aspirasi yang disampaikan langsung saat kunjungan ke daerah,” jelas Nevi.

Sebagai perempuan yang juga ibu rumah tangga, Nevi mengakui tentu ada hal-hal yang belum terealisasi. Namun perjuangan akan terus dilakukan dan akan selalu diupayakan.

“Khusus untuk program pemberdayaan UMKM, tahun 2022 terus kita lanjutkan. Begitu juga dengan bantuan-bantuan sosial kemasyarakatan dan rumah ibadah akan kita salurkan secara bertahap. Bagaimanapun, UMKM bangkit, perekonomian masyarakat otomatis akan bangkit pula. Karena itu, kita akan selalu menggandeng BUMN-BUMN yang ada khususnya BUMN yang beroperasi di Sumbar,” ujar Nevi.

Khusus soal perpajakan, lanjut Nevi, Fraksi PKS di DPR RI getol memperjuangkan agar penghasilan di bawah 8 juta tidak dikenai pajak. Hal ini juga sejalan dengan upaya membangkitkan ekonomi keluarga, agar gajinya bisa digunakan maksimal untuk kebutuhan keluarganya.

“Fraksi PKS DPR RI selalu di garda depan memperjuangkan besaran gaji pekerja yang dikenai pajak. Termasuk perjuangan pembatasan impor agar produk dalam negeri lebih laku di pasaran,” ujar Nevi. (*)

hantaran.co