Padang Pariaman – Komisi VIII DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke lokasi pembangunan Asrama Haji di Kabupaten Padang Pariaman, Jumat (11/7/2025). Kunjungan ini merupakan bagian dari tugas pengawasan terhadap pelaksanaan ibadah haji tahun 1446 H/2025 M sekaligus meninjau perkembangan proyek asrama yang telah lama mangkrak.
Rombongan dipimpin oleh Ketua Tim, Marwan Dasopang, dan disambut langsung oleh Bupati Padang Pariaman, Jhon Kenedy Azis, di ruang VIP Bandara Internasional Minangkabau (BIM). Sebanyak 11 anggota Komisi VIII turut serta dalam kunjungan tersebut, termasuk anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Lisda Hendrajoni.
Dalam kesempatan itu, Lisda mengapresiasi pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang dinilai berjalan cukup baik. Namun, ia turut menyoroti masih tertahannya tiga jemaah asal Sumatera Barat di Arab Saudi akibat kondisi kesehatan.
“Kita berharap semua pihak yang berwenang bisa memastikan kepulangan ketiga jemaah tersebut dengan selamat dan dalam kondisi sehat. Mereka perlu dikawal sampai benar-benar tiba di rumah,” ujar Lisda.
Selain memantau pelaksanaan haji, rombongan Komisi VIII juga meninjau kondisi pembangunan Asrama Haji Padang Pariaman yang telah dimulai sejak 2017 namun belum rampung. Dalam pertemuan bersama pemerintah daerah, Komisi VIII menerima proposal resmi terkait permohonan kelanjutan pembangunan fasilitas tersebut.
Menanggapi hal itu, Lisda Hendrajoni menegaskan komitmen Komisi VIII untuk memperjuangkan penyelesaian proyek yang dianggap vital bagi calon jemaah haji di Sumatera Barat.
“Kami berkomitmen penuh untuk mengawal agar pembangunan Asrama Haji ini segera dilanjutkan. Proyek ini sangat penting bagi masyarakat, dan kami akan pastikan aspirasi ini tidak berhenti hanya pada kunjungan ini saja,” tegas Lisda.
Ia juga menyampaikan bahwa Komisi VIII akan mendorong pembangunan bisa selesai dan paling tidak sudah dapat difungsikan untuk musim haji tahun 2026 mendatang.
“Kami akan upayakan agar asrama ini bisa rampung, dan setidaknya dapat digunakan tahun depan. Ini target realistis yang akan kami perjuangkan di Jakarta,” imbuhnya.
Menurut Lisda, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama untuk menyelesaikan proyek ini.
“Kami butuh dukungan dari semua pihak. Kesejahteraan dan kenyamanan jemaah adalah prioritas. Komisi VIII akan bekerja keras agar pembangunan ini memberi manfaat maksimal untuk masyarakat Sumatera Barat,” pungkasnya.
