PADANG, hantaran.co — Ketua DRPD Sumbar, Supardi, menyampaikan, tugas berat sudah menunggu kepala daerah terpilih yang keluar sebagai pemenang pada Pilkada 9 Desember lalu. Utamanya di daerah yang tak ada proses gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Untuk hal ini, Ketua DPRD berharap kepala daerah terpilih memiliki inovasi mandiri dalam mengangkat kembali perekonomian masyarakat yang terpuruk akibat pandemi Covid-19. Hal ini mengingat pandemi juga sudah berlangsung hampir satu tahun.
“Kepala daerah terpilih harus mempunyai inovasi mandiri, tanpa bergantung pada kebijakan anggaran pusat, dan pertumbuhan ekonomi secara nasional. Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi nasional berawal dari daerah. Jika hanya menunggu bantuan pusat, habis lah kita, kasian masyarakat,” tegas Supardi saat dihubungi Haluan, Selasa (29/12).
Politisi Gerindra ini menambahkan, inovasi mandiri mesti dijalankan, agar daerah tidak hanya bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan pusat.
Selain berinovasi dengan potensi yang dimiliki, imbuhnya, kepala daerah terpilih juga harus mampu merealisasikan visi misi yang disampaikan saat kampanye lalu.
Disebut dewan Dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota ini, salah satu yang perlu mendapat konsentrasi untuk digenjot adalah, bagaimana agar Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di daerah tetap berproduksi.
“Secara kebijakan, pusat sudah sangat serius menangani ini. Bisa dilihat dari banyaknya bantuan subsidi terhadap kebijakan perbankan. Semua bisa dimanfaatkan oleh UMKM kita, tinggal lagi bagaimana pemerintah daerah mensuportnya. Bagaimana kebijakan pusat dengan subsidi bunga perbankan tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, tentu harus ada advokasi dari pemerintah daerah,” ucapnya.
Selain itu dia juga meminta sektor peternakan, pertanian, dan perikanan didiperhatikan. Produksi tiga sektor ini harus dikembangkan meskipun dalam keadaan pandemi, sehingga kemungkinan munculnya persoalan baru seperti bertambahnya angka pengangguran, dan meningkatnya kasus kriminalitas bisa diminimalisir.
“Kepala daerah terpilih harus punya program konkrit, jelas, dan terstruktur. Agar semua persoalan selama pandemi ini bisw tertutupi dan berhasil diselesaikan, terutama di sektor perekonomian,” tukasnya.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Indra Dt Rajo Lelo, mengatakan, untuk memulihkan perekonomian dan pendidikan selama pandemi, kepala daerah terpilih diharapkan mempunyai strategi tertentu. Termasuk salah satunya mendorong swadaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
“Perekonomian masyarakat yang lumpuh akan bisa dipulihkan dengan mendorong swadaya Usaha Mikro Kecil Menengah. Kepala daerah terpilih harus berperan penting untuk membantu UMKM ini bisa berjalan kembali,” ujarnya.
Ia menambahkan yang menjadi harapan utama adalah, Covid-19 cepat berlalu. Untuk menuju ini, sambung dia, seluruh lapisan masyarakat harus andil dalam bentuk tetap mematuhi prokes. “Sebenarnya yang menjadi harapan utama kita adalah bagaimana Covid-19 ini cepat berlalu. Kita semua, mulai dari masyarakat, pemerintah, baik itu kepala daerah dan jajarannya harus berperan mematuhi prokes,” ucapnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Sumbar, Suwirpen Suib, mengimbau, masyarakat untuk bersatu kembali usai Pilkada dilaksanakan. Bagi kepala daerah terpilih, jelasnya, hendaknya bisa merangkul semua kelompok guna sama-sama memajukan perekonomian di daerah.
“Usai Pemilu, mereka yang terpilih harus mampu merangkul semua kalangan. Jangan hanya merangkul kelompoknya saja, mesti bisa menjadi bupati/wali kota dan gubernur untuk semua partai, kelompok, dan golongan,” tegasnya.
Terkait perekonomian, politisi Demokrat ini sepakat sektor UMKM yang beberapa waktu belakangan sangat terpukul didorong kembali bangkit.
“Jika ada bantuan-bantuan, UMKM harus diprioritaskan. Sebab, selama ini pertahanan ekonomi kita sangat tergantung dengan sektor ini,” tegasnya.
Di lain sisi, Tokoh Muda Sumbar, Musfi Yandra, berpandangan, kepala daerah baru harus bijak mensiasati program yang berupaya memulihkan sektor perekonomian dan pendidikan sebagai dampak dari pandemi. “Kita harus menagih komitmen calon kepala daerah saat mereka kampanye, yang mana pada umumnya mereka memprioritaskan program pemulihan ekonomi selama pandemi ini. Baik itu terkait program jangka pendek atau jangka panjang.” katanya.
Dia juga menambahkan kepala daerah baru harus mampu berinovasi terkait program pemulihan ekonomi. Terutama pada tiga sektor yaitu peternakan, pertanian, dan perikanan. Sektor lain yang harus menjadi fokus utama adalah menyangkut izin UMKM.
“UMKM juga seharusnya nanti diberi kemudahan dalam izin produk dan keringanan pajak. Kemudahan izin produk seperti diberi label halal, BPOM. Janji diberi bantuan modal sebanyak 2,4 juta. Stimulan ini harus direalisasikan oleh kepala daerah nantinya,” ujarnya.
Menurutnya di bidang pendidikan pun kepala daerah juga harus berupaya memberikan keringanan terhadap orang tua yang kesulitan selama pandemi. Jika subsidi kuota paket internet sudah diupayakan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, maka kepala daerah harus mempunyai konsentrasi lain dalam upaya ini. Misalnya meminimalisir beban orang tua dalam kegiatan tertentu siswa di sekolah, dan meringankan pembayaran SPP.
“Meski pun tahun depan nanti sekolah tatap muka akan dilaksanakan, sekolah dan siswa haru tetap berada pada standar protokol kesehatan. Kepala daerah harus hadir dalam hal ini, agar proses adaptasi untuk hal-hal yang bersifat pola hidup sehat tetap terjalankan,” tambahnya. (*)
Leni/Darwina/hantaran.co