PADANG, hantaran.co — Gambir dinilai memiliki potensi besar sebagai produk unggulan daerah yang bisa memberikan keuntungan ekonomi kepada para petani. Namun, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu upaya lebih, khususnya dari pemerintah.
Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi Ansharulla,h mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumatra Barat (Pemprov Sumbar) akan menjajaki kemungkinan keterlibatan pemerintah daerah dalam mengelola komoditas gambir, salah satunya dengan mendirikan Perusahaan Daerah (Perusda).
“Selama ini harga gambir selalu ditetapkan oleh pengusaha. Sementara petani hanya bisa pasrah menerima. Perlu langkah luar biasa agar ke depan petani tidak lagi dirugikan,” katanya saat beraudiensi dengan petani gambir di Istana Gubernuran, Selasa (29/6/2021).
Ada beberapa alternatif yang bisa dijajaki, misalnya dengan sistem resi gudang. Pemerintah melalui Perusda dapat membeli gambir petani dengan harga yang wajar, kemudian baru bernegosiasi dengan pengusaha terkait harga. Dengan demikian, harga jual petani bisa lebih stabil, sehingga tidak perlu pusing lagi dalam hal pemasaran.
Mahyeldi mengatakan, tidak akan ada yang dirugikan dengan kebijakan yang tengah dijajaki itu. Pihak-pihak yang selama ini mengambil gambir langsung dari masyarakat bisa dibawa bergabung dengan Perusda, sehingga tidak pula harus kehilangan mata pencahariannya. Di samping itu, Bank Nagari sebagai bank milik pemerintah daerah juga akan didorong untuk berperan dalam menunjang pendanaan dalam pengelolaan gambir tersebut.
Ia mengatakan, beberapa hari lalu dirinya telah bertemu langsung dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia untuk membahas potensi investasi Sumbar. Dua hal yang akan dibantu adalah investasi industri berbasis kelapa dan gambir.
“Kami juga akan bertemu dengan Menteri BUMN. Potensi gambir ini juga akan dibawa dalam pertemuan itu guna dicarikan solusi yang bisa menguntungkan petani,” katanya.
Salah satu yang diharapkan adalah bantuan mesin pengolahan gambir, agar produk yang dijual tidak lagi bahan mentah, tetapi telah berbentuk produk turunan yang siap jual. Menurutnya, produksi gambir dunia hampir 50 persennya berada di Indonesia. Sebagian besar dari angka 50 persen itu berasal dari Sumbar.
Seharusnya, potensi yang sangat besar itu bisa meningkatkan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi daerah. Hanya saja, selama ini petani gambir, menurutnya, tidak kompak sehingga bisa dikendalikan oleh pengusaha.
“Intinya itu petani harus kompak. Jangan ada yang bermain. Mudah-mudahan ke depan negara bisa hadir untuk petani gambir dalam membantu memberikan kesejahteraan,” katanya.
Sementara itu, Wali Nagari Manggilang yang juga tergabung dalam Forum Peduli Petani Gambir Kabupaten Limapuluh Kota, Ridwan mengatakan, selain sistem yang tengah dijajaki oleh pemerintah daerah itu, petani gambir juga membutuhkan dukungan modal menjelang berproduksi. Hal itu diharapkan juga bisa menjadi pertimbangan.
Dalam pertemuan itu juga hadir Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan Sumbar, Syafrizal. Ia mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti hasil audiensi tersebut untuk menjajaki semua kemungkinan dalam membantu petani gambir di Sumbar. (*)
Hamdani/hantaran.co
