PARIAMAN, Hantaran.co – Pemerintah Kota Pariaman, merencanakan akan membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) pada 2021 untuk mengurangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman.
“Rencananya kami mengusulkan untuk membentuk UPTD PPA yang akan langsung menjangkau permasalahan perempuan dan anak di Kota Pariaman,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pariaman Nazifah di Pariaman, Senin (4/1).
Nazifah mengatakan untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman pihaknya telah melakukan sosialisasi hingga ke sekolah-sekolah, serta keluarga di Pariaman.
“Kami terus lakukan sosialisasi ini, bahka ke sekolah dan kepada keluarga yang ada di Pariaman,”ujarnya.
Di Pariaman kata Nazifah memang telah terjadi penurunan angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak namun menurutnya perlu upaya lainnya agar kasus tersebut semakin rendah bahkan hilang.
“Target kami kalau bisa angka kekerasan ini bisa habis, tapi setidaknya menurun dari tahun ke tahun,”ucapnya.
Menurutnya hal itu dapat dilakukan dengan adanya UPTD PPA yang akan langsung menjangkau permasalahan perempuan dan anak. Namun, seluruh lapisan masyarakat harus peduli dan berpartisipasi untuk membantu menekan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Soal melapor ke pihak terkait ini yang masih masalah tabu, menganggap aib, dan soal pribadi. Hal ini yang harus dihilangkan. Jadi kami minta seluruh lapisan masyarakat menjadi pelopor dan pelapor untuk menekan kasus kekerasan perempuan dan anak,” katanya.
Sementata itu, Ketua Lembaga Perlindungan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (LPKTPA) unit Rumah Perlindungan Sosial Anak Kota Pariaman, Fatmiyeti Khahar menyampaikan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman, pada 2020 tercatat delapan kasus, turun dari tahun sebelumnya yang mencapai 18 kasus.
“Untuk tahun 2020 ini memang banyak penuruna angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman,” katanya.
Menurut Fatmiyeti penurunan tersebut karena Pemerintah Kota (Pemkot) Pariaman rutin melaksanakan sosialisasi ke desa-desa.
“Sosialisasi tersebut tidak saja dilakukan oleh Pemkot Pariaman melalui dinas terkait namun juga pemerintah desa,”ujarnya
Menurutnya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Pariaman disebabkan karena kontrol emosi dan pemahaman agama warga yang mulai menipis.
“Kalau kekerasan terhadap perempuan dan anak disebabkan faktor ekonomi itu sudah nomor sekian, namun jelasnya disebabkan karena kontrol emosi dan agama yang menipis,”tuturnya.
(Yuhendra/Hantaran.co).
