Pandemi belum berakhir, kita harus tetap waspada, dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary, yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semua di semua tataran lembaga negara dan seluruh jajaran pemerintah pusat sampai daerah
Joko Widodo
Presiden RI
PADANG, hantaran.co — Jumlah kasus kumulatif Covid-19 di Sumatra Barat telah menembus angka 50ribu kasus setelah terjadi penambahan sebanyak 300 dalam laporan pemeriksaan laboratorium pada Jumat (25/6/2021). Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kepala daerah setu frekuensi dengan pemerintah pusat dalam pengendalian lonjakan kasus.
“Total sampai hari ini telah 50.028 orang warga Sumbar terinfeksi Covid-19. Terjadi penambahan 323 kasus baru positif Covid-19 dalam 24 jam terakhir,” ujar Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Sumbar, Jasman Rizal, dalam keterangan tertulisnya kepada Haluan.
Jasman menambahkan, untuk pasien sembuh tercatat 252 orang setelah dinyatakan negatif melalui dua kali pemeriksaan. Sehingga total pasien sembuh saat ini sebanyak 45.992 orang Selain itu jumlah pasien yang meninggal dunia sudah mencapai 1.151 orang setelah terjadi penambahan sebanyak empat kasus.
Selain itu, kata Jasman, untuk jumlah kasus aktif saat ini, tercatat sebanyak 2.882 orang. Di mana 616 di antaranya tengah menjalani perawatan di rumah sakit rujukan Covid-19, dan 2.058 orang lainnya tengah menjalani isolasi mandiri.
Sebelumnya pada Kamis (24/6/2021), Pemprov Sumbar menggelar rapat koordinasi terkait penanganan pandemi Covid-19. Wakil Gubernur Sumbar, Audy Joinaldy yang memimpin rapat menyatakan, Forkopimda Sumbar telah memberi arahan pada Satgas Penanganan Covid-19 tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk memperkuat penerapan PPKM berskala Mikro.
“Kita upayakan segala aturan yang telah disampaikan oleh pemerintah pusat baik itu penguatan PPKM Mikro atau pembatasan tingkat lokal, agar peningkatan kasus Covid-19 tidak melonjak seperti yang saat ini terjadi di Pulau Jawa,” ujar Audy.
Bila perlu, kata Audy, Pemprov Sumbar akan menindaklanjuti instruksi penanganan Covid-19 dari pemerintah pusat dalam bentuk Surat Edaran (SE) Gubernur, agar pengendalian pandemi di Sumbar lebif efektif. Termasuk juga arahan terkait penerapan protokol kesehatan (prokes) saat Hari Raya Iduladha yang akan berlangsung lebih kurang sebulan lagi.
Di samping itu, Audy menambahkan, penguatan PPKM Mikro dan pengaplikasian Nagari Tageh dilakukan dengan penyediaan tempat isolasi terpusat di setiap nagari. Langkah ini diharapkan mampu menekan tingkat keterisian rumah sakit (RS) dengan menahan pasien Covid-19 bergejala ringan di tempat karantina yang disediakan oleh nagari.
Audy menyebutkan, pemerintah telah mengalokasikan dana desa/nagari pada setiap nagari sebesar delapan persen untuk pelaksanaan PPKM Mikro dan penanganan Covid-19. Menurutnya, dengan upaya pengendalian dari level terkecil, potensi kenaikan kasus di Sumbar bisa dicegah lebih dini.
Kemudian, sambung Audy, Bed Occupancy Rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit rujukan Covid-19 sakit saat ini di Sumbar telah mencapai sekitar 52,6 persen. Menurutnya, angka tersebut masih dalam kategori aman dan cukup untuk merawat pasien dengan gejala berat.
Jokowi : Masih Extraordinary
Sementara itu dari pusat, Presiden Jokowi mengatakan Indonesia saat ini menghadapai situasi pandemi yang luar biasa seiring lonjakan Covid-19. Oleh karena itu, ia meminta adanya kesamaan program pengendalian mulai dari tingkat nasional hingga tingkat terkecil di daerah-daerah.
“Pandemi belum berakhir, kita harus tetap waspada, dan situasi yang kita hadapi masih dalam situasi extraordinary, yang harus direspons dengan kebijakan yang cepat dan tepat, yang membutuhkan kesamaan frekuensi oleh kita semua di semua tataran lembaga negara dan seluruh jajaran pemerintah pusat sampai daerah,” kata Jokowi pada kanal Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (25/6).
Jokowi kembali mengingatkan seluruh gubernur dan walikota/bupati untuk memperkuat pelaksanaan PPKM Mikro. Ia juga meminta agar personil TNI/Polri memberikan pendampingan dan dukungan atasa pelaksanaan PPKM Mikro melalui Babinsa dan Babinkamtibmas, agar berjalan lebih efektif.
“Saya minta betul gubernur, bupati, wali kota, dari Sabang sampai Merauke, dibantu oleh Pangdam dan Kapolda yang menggerakkan Babinsa dan Babinkamtibmas, untuk mendampingi pelaksanaan PPKM Mikro. Karena yang diperlukan sekarang adalah tindakan lapangan, pengawasan lapangan, kontrol lapangan, berjalan atau tidak berjalan,” ujarnya.
Menurut Jokowi, jika pelaksanaan PPKM Mikro terimplementasi dengan dengan baik, dan terus dilakukan penguatan, maka penambahan kasus bisa terkendali. Satgas Nasional Penanganan Covid-19 juga sudah memberlakuan pengetatan PPKM Mikro hingga 5 Juli mendatang di seluruh provinsi setelah terjadinya lonjakan kasus.
“Persoalannya, PPKM Mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat. Untuk itu, saya minta kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk meneguhkan komitmennya, mempertajam penerapan PPKM Mikro. Optimalkan posko-posko Covid-19 yang telah terbentuk di masing-masing wilayah desa atau kelurahan,” ujarnya.
Jokowi menegaskan, fungsi utama posko PPKM Mikro adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Serta menguatkan pelaksanaan testing, tracing, dantreatment hingga ke tingkat desa. Menurutnya, jika langkah tersebut bisa berjalan dengan baik, maka pandemi Covid-19 bisa dikendalikan.
Menurut Jokowi, penerapan PPKM Mikro merupakan kebijakan yang tepat untuk saat ini dalam pengendalian Covid-19, karena tidak terlalu berdampak pada pergerakan ekonomi rakyat. Di samping itu, katanya, esensi dari penerapan PPKM Mikro atau pun Lockdown tidak jauh berbeda, yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga keduanya tidak perlu dipertentangkan.
Selain itu, kata Jokowi, pandemi Covid-19 di Indonesia semakin mengkhawatirkan setelah munculnya sejumlah kasus penularan dengan mutasi dan varian baru yang memiliki kemampuan menular lebih cepat. Setidaknya, Kementerian Kesehatan mencatat 160 kasus dengan kasus dengan varian baru.
Di samping itu, Jokowi juga sudah memberikan perintah untuk mempercepat vaksinasi Covid-19. Ia pun telah menargetkan penyuntikan 1 juta dosis dalam sehari mulai Juli depan, sehingga kekebalan bersama di Indonesia bisa segera terwujud. (*)
Taufiq/hantaran.co
