Pesisir Selatan – Hidayatul Fikri selaku juru bicara (Jubir muda) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 2 Hendrajoni dan Risnaldi Ibrahim (HJ-RI), angkat bicara terkait persoalan Kartu BPJS Kesehatan Pasisia Rancak milik Pemkab Pesisir Selatan yang tidak aktif.
Perihal kondisi itu, Fikri berharap agar para Paslon Bupati dan Wakil Bupati yang ikut berlaga dalam perhelatan Pilkada 2024 Pesisir Selatan, tidak melakukan kampanye hitam (black campaign) alias tidak mengiming-imingi masyarakat dengan program yang tidak jelas.
“Tentunya hal ini sangat menyakiti hati dan perasaan masyarakat. Sebab, paslon telah mengorbankan masyarakat demi kepentingan politiknya,” ujar Hidayatul Fikri melalui keterangan resminya yang diterima, Selasa (8/10).
Ia pun mengaku sangat prihatin dengan kejadian kartu BPJS Kesehatan milik Pemkab Pessel yang tidak aktif tersebut. Padahal pesertanya adalah penderita kanker payudara yang jelas sangat membutuhkan kartu itu untuk biaya berobat.
“Hampir disetiap kampanye, Paslon RA-NAsta ini selalu menyampaikan program kartu BPJS Pasisia Rancak sebagai program unggulannya. Namun faktanya dilapangan, kartu tersebut tidak aktif dan tidak bisa digunakan. Tentunya hal ini membuat masyarakat sangat kecewa, karena persoalan ini menyangkut nyawa manusia,” katanya.
Ia pun menyarankan kepada paslon tersebut agar menyampaikan program yang jelas dan nyata kepada masyarakat. Menurutnya, jika paslon terlalu memaksakan kehendaknya, maka yang dirugikan tentunya masyarakat Pesisir Selatan.
“Masyarakat jangan dijanjikan program-program yang tidak jelas. Kalau menyusun program itu yang pasti-pasti saja. Jika ini terlalu dipaksakan, akan berdampak buruk terhadap masyarakat. Paslon RA-NAsta harus memberikan bukti nyata atas apa yang sudah dijanjikan kepada masyarakat,” ucapnya lagi.
Menurutnya, saat ini masyarakat sudah cerdas menilai siapa sosok pemimpin yang layak dijadikan panutan dalam memimpin daerah kedepannya. Persoalan kartu BPJS milik Pemkab Pessel yang tidak aktif, kata dia, harus dijadikan bahan evaluasi bagi pemangku kepentingan selanjutnya, agar masyarakat tidak menjadi korban.
“Paslon Bupati dan Wakil Bupati memiliki tanggung jawab moral demi kesejahteraan masyarakat Pesisir Selatan. Persoalan kartu BPJS Pasisia Rancak yang tidak aktif, menandakan bahwa kepemimpinan saat ini sedang tidak baik-baik saja, karena hanya menjadikan masyarakat sebagai korban demi mencapai kepentingan dan kekuasaan. Kondisi ini sangat disayangkan dan tidak manusiawi,” ujar Fikri.
Namun demikian, ia menyampaikan bahwa pihaknya dari Paslon HJ-RI akan selalu memperjuangkan hak-hak dan aspirasi masyarakat Pesisir Selatan ke depan, termasuk di bidang kesehatan.
“Insya Allah kami dari Paslon HJ-RI tidak akan omon-omon, masyarakat tentunya bisa melihat mana pemimpin yang sudah bekerja nyata dan mana yang hanya mengumbar janji. Ke depan kita akan fokus menyejahterakan masyarakat melalui Program Nagari Sehat,” tuturnya.
