Masih banyak siswa dari kabupaten yang melakukan berbagai cara agar bisa sekolah di kota. Akibatnya, sekolah di kota menjadi padat, sementara banyak sekolah di kabupaten kekurangan siswa. Kita ingin kualitas pendidikan sekolah di kabupaten dan kota itu sama.
Mahyeldi Ansharullah
Gubernur Sumbar
PADANG, hantaran.co — Saat bersilaturahmi dengan Kepala SMA/SMK serta SLB Negeri dan Swasta pada Selasa (7/9) lalu, Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya pemerataan kualitas sekolah di kota dan kabupaten. Untuk merealisasikannya, pakar menilai perlu dilakukan penguatan sumber daya manusia (SDM).
Pakar Ilmu Pendidikan dari UIN Imam Bonjol Padang, Muhammad Kosim berpendapat, memang terdapat kecenderungan kualitas lembaga pendidikan di kabupaten sedikit lebih baik ketimbang di kawasan perkotaan di Sumbar. Sehingga, perbaikan kualitas SDM pengelola dinilai sebagai salah satu solusi mewujudkan pemerataan.
“Semua pihak pengelola pendidikan di sekolah harus diperkuat. Mulai dari pemerintah daerahnya, tenaga pendidiknya, hingga proses rekrutmen kepala sekolahnya. Dari segi aturan, regulasi, standardisasi dari pusat, sudah bagus. Namun, kebijakan tidak mengarah pada penguatan SDM sehingga terjadi kesenjangan kualitas,” ucap Kosim kepada Haluan, Rabu (8/9).
Sementara itu dari segi fasilitas, Kosim menilai sarana dan prasarana sekolah di setiap kota/kabupaten sudah cukup bagus, kecuali pada daerah yang termasuk kawasan tertinggal seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal itu dapat diukur dari ketersediaan laboratorium dan penggunaan perangkat informasi teknologi (IT) lainnya.
“Saat sarana penunjang sudah mumpuni, tentu yang kita harapkan adalah kemampuan guru agar bisa mengelola pembelajaran dengan baik dan dapat memancing daya kritis pelajar. Faktanya, meski pun desain kurikulum 2013 sudah bagus, tetapi tenaga pengajar kurang terampil menerapkannya, di sini pPemerintah harus memberikan perhatian yang berkelanjutan dan berorientasi pada mutu,” ujarnya lagi.
Selain itu, Kosim berharap agar pemerintah provinsi dan kota/kabupaten senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi perihal upaya peningkatan mutu SDM, serta mengapresiasi tenaga pengajar berprestasi dengan memberikan kepercayaan lebih dalam mengelola sekolah.
“Selain itu pendidikan kita di Sumbar harus ada karakteristiknya. Harus ada khasnya, terutama karena kita memiliki dasar filosofi ABS-SBK. Jadi, kita tidak semata mengikuti kurikulum pusat, tetapi juga memberi peluang kepada daerah untuk mengembangkan kurikulum masing-masing,” ucapnya lagi.
Kosim berpendapat, dengan memperkuat penerapan filosofi ABS-SBK dalam pengelolaan sekolah, maka dengan sendirinya akan ikut membantu pemerintah dalam memperkuat kualitas SDM di bidang pendidikan.
“Untuk pemerataan sekolah di kabupaten/kota, kita punya prinsip adat salingka nagari. Itu bisa dikembangkan kekuatannya. Satuan pendidikan di tingkat SMA atau SMP harus punya kekhasannya sendiri dengan mengusung kearifan lokal daerah,” ujarnya menutup.
Pemprov Akan Berusaha
Sebelumnya, Gubernur Mahyeldi menegaskan bahwa kualitas sekolah di kota dan kabupaten di Sumbar harus merata, sehingga tidak ada lagi siswa yang berupaya pindah domisili ke kota lain agar bisa bersekolah di sekolah favorit tertentu.
“Berdasarkan evaluasi PPDB 2021, kita masih banyak menemukan siswa dari kabupaten yang melakukan berbagai cara agar bisa sekolah di kota. Salah satunya dengan pindah domisili yang dapat dibuktikan dengan Kartu Keluarga (KK),” kata Mahyeldi.
Akibatnya, sambung Mahyeldi, sekolah di perkotaan menjadi padat dan bahkan membuat sebagian ada siswa yang berdomisili di kota, tidak terakomodasi di sekolah daerah domisilinya, sehingga perlu mencari solusi seperti menambah ruangan kelas baru dan sebagainya.
“Sementara itu di satu sisi, banyak sekolah di kabupaten yang kekurangan siswa, sehingga ini jelas bukan kondisi yang efektif. Tentu, kami di Pemprov Sumbar akan mencari solusi agar kualitas pendidikan sekolah di kabupaten dan kota itu sama,” ujar Mahyeldi lagi.
Menunggu PBM Tatap Muka
Dalam kesempatan itu, Gubernur Mahyeldi juga menyinggung terkait pelaksanaan Proses Belajar (PBM) Tatap Muka. Saat ini, daerah yang masih terkena kebijakan PPKM level 4, masih belum diizinkan menerapkannya. Berbeda dengan daerah dengan kewajiban penerapan PPKM level 1, 2, dan 3, yang telah diizinkan menerapkannya dengan prokes ketat dan izin Satgas Covid-19 setempat.
“Syaratnya untuk daerah yang boleh tatap muka itu, protokol kesehatannya harus ketat dan tidak boleh kendor. Sebelum pembelajaran tatap muka itu digelar, agar dilakukan swab massal untuk memastikan tidak ada yang positif Covid-19, sehingga bisa menjadi penyebab penyebaran baru,” ujarnya lagi.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Adib Alfikri mengungkapkan ragam persoalan yang didapati pada penerimaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) 2021, yang tengah dicari solusinya agar semua anak dapat terakomodir untuk bersekolah.
“Salah satu solusinya penambahan ruang kelas baru. Untuk pembangunan, selain anggaran dari provinsi, itu juga bisa dibantu dengan APBD kabupaten/kota, meskipun kewenangan SMA/SMK dan SLB berada di provinsi. Kami berharap agar ini dapat diakomodir agar semua siswa bisa sekolah, terutama di daerah perkotaan,” kata Adib. (*)
hantaran.co
