PESSEL, hantaran.co — Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Pesisir Selatan, menyesalkan minimnya kepedulian pemerintah daerah setempat pada sektor pertanian.
Ketua HKTI Pesisir Selatan, Eri Nofriadi, menyebutkan, ketidakberpihakan itu terlihat dari anggaran yang belum berpihak pada sektor pertanian setempat. Padahal kata dia, sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian daerah.
“Ya, dari situ kami menilai berpihak atau tidaknya pemerintah daerah pada sektor pertanian,” ujarnya pada wartawan di Painan, Selasa (25/1).
Berdasarkan data Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, alokasi anggaran sektor pertanian dalam hanya Rp45 miliar atau hanya sekitar 3 persen dari total APBD tahun ini yang sebesar Rp1,6 triliun.
Sesuai ketentuan porsi anggaran pertanian dalam APBD minimal 10 persen, mengingat sektor tersebut adalah salah satu urusan wajib pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Apalagi sektor pertanian tercatat sebagai penyumbang paling besar setiap tahunnya.
Sektor pertanian hingga kini tidak hanya tercatat sebagai penyumbang terbesar pada pertumbuhan ekonomi, tapi sekaligus penyerap tenaga kerja paling banyak di Kabupaten Pesisir Selatan, yakni lebih dari 40 persen dari total angkatan kerja. Namun, besaran yang dialokasikan itu tidak sesuai dengan potensi pertanian di Pesisir Selatan.
“Jadi, mustahil anggaran mampu mendongkrak sektor pertanian, apalagi untuk meningkatkan kesejahteraan petani,” kata Eri.
Selain penyumbang terbesar pertumbuhan, menurutnya sektor pertanian juga berkaitan erat dengan program pengentasan kemiskinan. Betapa tidak, sebagian besar masyarakat miskin adalah keluarga petani.
“Mereka adalah kelompok masyarakat yang rentan terhadap gejolak perekonomian, apalagi di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, sehingga butuh stimulan dan perlindungan dari pemerintah,” ucapnya lagi.
Terpisah, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Madrianto, menyebutkan anggaran tahun ini guna meningkatkan kinerja pertanian seiring target pemerintah daerah membangun ekonomi daerah melalui potensi lokal.
Upaya itu dilakukan melalui program bantuan bibit tanaman pangan, utamanya warga yang lahan pertaniannya terdampak banjir dan longsor.
“Termasuk memberikan bantuan bibit tanaman buah dan bantuan peternakan bagi kelompok. Hal ini tentu merupakan stimulan bagi peningkatan kesejahteraan keluarga petani di Pessel,” tuturnya.
Ia menyampaikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 untuk sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan pemerintah daerah juga meningkatkan fasilitas pendukung.
Kemudian mengupayakan intensifikasi dan ekstensifikasi, peningkatan irigasi dengan kondisi baik. Penyediaan sarana prasarana pemasaran produksi yang lebih memadai dan peningkatan kualitas sumber daya manusia petani dan peternak.
“Jadi, dengan demikian masyarakat bisa melakukan usaha mereka sesuai dengan standar operasional dan prosedur (SOP). Artinya sudah lebih modern,” katanya.
Lebih dari itu, lanjut dia, pengembangan sektor pertanian dan peternakan tidak hanya fokus pada sisi hulu semata. Akan tetapi juga penyiapan kegiatan hilirnya, sehingga produk yang dihasilkan bisa memiliki nilai lebih.
Pemberian nilai tambah itu diyakini bakal lebih mengangkat kesejahteraan petani dan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya. Sebab, selama ini sebagian besar dari produk yang dihasilkan masih dijual dalam bentuk bahan mentah.
“Nah, nanti pada tahap awal minimal setengah jadi. Kami sebenarnya memang fokus ke arah hilirisasi, tentu juga tanpa mengabaikan sisi hulu sebagai pemasok bahan baku,” ujarnya. (*)
Okis/hantaran.co