PADANG, hantaran.co — Pengubahan pengelolaan koperasi konvensional menjadi kopersi syariah menjadi salah satu fokus Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Mahyeldi-Audy Joinaldy. Sejauh ini, 283 dari 3.981 koperasi di Sumbar telah berbasis syariah, dan 75 koperasi lainnya tengah dalam proses konversi.
Hal itu disampaikan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Nasrizal, kepada Haluan, Senin (14/6/2021). Ia berharap dukungan seluruh pihak, termasuk media massa, ikut mendorong realisasi peralihan koperasi di Sumbar dari metode konvensional menuju syariah.
“Ini telah menjadi salah satu program unggulan Gubernur dan Wagub. Dinas Koperasi dan UMKM terus memacu dan mendorong peralihan ini. Kendala tentu ada, tapi terpenting adalah mencari cara agar target peralihan koperasi menjadi syariah dapat tercapai,” kata Nasrizal, didampingi Kabid Pemberdayaan Koperasi, Dina Febriyanti, dan Kasi Perizinan, Edward.
Koperasi syariah, sebut Nasrizal lagi, menjadi salah satu bagian terintegrasi dalam membumikan penerapan praktik ekonomi syariah di Sumbar. Kesesuaian praktik syariah dengan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), juga membuat animo atau sambutan publik di Sumbar terhadap koperasi syariah sangat baik.
“Kami sudah mengimbau pula rekan-rekan di Kabupaten dan Kota untuk terus mendorong pengalihan atau konversi koperasi konvensional menuju koperasi syariah ini. Ini akan sangat baik bagi ekonomi umat, karena potensi pendanaan koperasi kita mencapai Rp5 triliun,” ucapnya lagi.
Saat ini, Nasrizal menyebutkan bahwa Dinkop dan UMKM Sumbar tengah fokus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, memfasilitasi proses peralihan koperasi konvensional menjadi syariah, dan terus mendorong penambahan sumber daya manusia (SDM) Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang menjadi salah satu syarat mutlak dalam pengelolaan koperasi berbasis syariah.
“Saat ini di Sumbar ada 60 dewan pengawas yang bertugas. Ini akan terus ditambah karena kebutuhannya tinggi. Namun, untuk menjadi dewan pengawas juga tidak mudah. Seleksinya ketat di Dewan Syariah Nasional. Keilmuan tentang ekonomi syariahnya juga harus mantap,” katanya lagi.
Target 50 Unit Setahun
Sementara itu, Kabid Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar, Dina Febriyanti, menyebutkan, hingga saat ini jumlah koperasi yang terdata di Sumbar mencapai 3.981, di mana yang telah bermigrasi menjadi koperasi syariah sudah mencapai 238 unit, dan tengah berproses menjadi syariah sebanyak 75 unit.
“Sejak era Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) pada 2004 lalu, sudah ratusan koperasi di Sumbar yang menjadi syariah. Total saat ini ada 238 koperasi syariah, dan ada 75 koperasi konvensional yang tengah proses peralihan. Ini sudah melebihi target tahunan 50 koperasi yang harus beralih dalam setahun,” kata Dina.
Saat ini, kata Dinas, Dinkop dan UMKM Sumbar terus menjaga fokus untuk memprioritaskan pendampingan terhadap manajemen usaha, memberikan bantuan stimulus, mendampingi peningkatan IT atau digitalisasi, menggelar berbagai edukasi, serta menambah kuantias DPS untuk Sumbar.
“Respons masyarakat di Sumbar sangat baik terkait konversi koperasi ke syariah, karena menginginkan akses transaksi yang muamalah, yang merujuk pada Al-Qur’an dan Hadis. Selain di Kota Padang, perkembangan koperasi syariah ini sangat baik di Bukittinggi, Agam, Limapuluh Kota, Solok, Padang Panjang, dan Payakumbuh,” ucapnya lagi.
Sementara itu, Kasi Perizinan, Edwar, juga menambahkan, pengelolaan koperasi syariah memang harus dioptimalkan. Selain edukasi, percepatan konversi koperasi konvensional menuju syariah terus dilakukan demi mewujudkan visi dan misi Pemprov Sumbar.
Dukung Publikasi Syariah
Dalam kesempatan itu, Plt Kadinkop dan UMKM Sumbar, Nasrizal, juga menyambut baik rencana Harian Haluan yang hendak menerbitkan halaman khusus Ranah Ekonomi Syariah, yang akan didedikasikan untuk memberikan seputar praktik perekonomian syariah di Sumbar.
“Tentu saja kami sangat menyambut baik dan bersedia terlibat dalam setiap usaha penyebarluasan informasi terkait ekonomi syariah yang akan dilakukan Haluan. Terutama terkait koperasi syariah,” ucap Nasrizal lagi.
Sebelumnya, Gubernur Sumbar Mahyeldi yang juga Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumbar juga menyatakan dukungan penuh terhadap rencana penerbitan halaman khusus Ranah Ekonomi Syariah pada edisi cetak Harian Haluan, dan telah menjadwalkan agenda untuk meluncurkan secara resmi halaman tersebut dalam waktu dekat. (*)
Darwina/hantaran.co
