PADANG, hantaran.co — Anggota F-PAN DPR RI Guspardi Gaus menyayangkan sikap pemerintah yang tidak bergeming dengan penolakan dari berbagai elemen masyarakat terhadap kenaikan BBM.
Menurut Guspardi, bersikukuhnya pemerintah menaikkan harga BBM ditengah situasi ekonomi masyarakat yang masih berat, akan menambah beban dan membuat masyarakat semakin menjerit.
“Karenanya pemerintah harus dapat menekan dan mengendalikan dampak kenaikan BBM bersubsidi yang notabene akan berdampak pada kenaikan ongkos transportasi dan melonjaknya harga beberapa komoditas, terutama komoditas kebutuhan pokok masyarakat,” kata Guspardi dalam keterangan tertulisnya, kepada Haluan, Kamis (8/9).
“Pada prinsipnya negara berkewajiban menjaga daya beli masyarakat agar inflasi tidak melambung tinggi” sambung Anggota Komisi II DPR RI itu menambahkan.
Guspardi menilai, kenaikan BBM akan mengakibatkan efek ganda (multiplier effect) dengan meningkatnya biaya mobilitas dan naiknya harga barang kebutuhan pokok masyarkat.
Selain itu, lanjut Guspardi, efeknya akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri.
“Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik. Hal ini tentu akan berakibat makin rendah dan melemahnya daya beli masyarakat. Jika daya beli rendah, masyarakat pasti akan tertekan dan terbebani,” terang Guspardi.
Guspardi mendesak pemerintah perlu menyiapkan langkah kebijakan yang tepat untuk mengatasi dampak kenaikan BBM dengan mengendalikan harga-harga pokok dan kebutuhan pangan demi menjaga daya beli masyarakat sehingga mampu menjaga inflasi dan konsumsi rumah tangga.
“Yang tak kalah pentingnya, pemerintah harus melakukan evaluasi tata kelola sektor energi. Pemerintah harus melakukan pembatasan dan pengawasan ketat dalam penyaluran BBM,” tegas Guspardi.
Selanjutnya, sambung Guspardi, pemerintah perlu memikirkan solusi jangka panjang dengan meningkatkan eksplorasi dan produksi migas nasional agar mengurangi impor minyak dan bisa menjadi negara pengekspor minyak.
“Upaya itu juga dibarengi dengan ikhtiar melepaskan ketergantungan terhadap energi fosil dan beralih pada energi baru terbarukan. Kesalahan dalam pengelolaan, pembatasan hingga pengawasan oleh pemerintah, tidak seharusnya dibebankan kepada seluruh masyarakat,” tukas Anggota Baleg DPR RI ini.
Guspardi mengingatkan agar pemerintah menyegerakan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang dialokasikan sebagai anggaran bantuan yang diperlukan masyarakat miskin. Seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan upah tenaga kerja, bantuan sosial produktif UMKM atau fasilitas kesehatan dan pendidikan.
“Teknisnya bisa diintegrasikan dengan keseluruhan program perlindungan sosial, agar dana APBN lebih dirasakan masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selain itu data penerima bantuan juga harus dipastikan keakuratannya untuk menghindari tumpang tindih dan kebocoran bantuan,” tutur Guspardi.
Oleh karena itu, pinta Guspardi, pemerintah harus menyiapkan skema pemberian BLT dengan cermat, akurat dan tepat sasaran.
“Beragamnya jenis bantuan dengan instansi penanggung jawab yang berbeda menuntut adanya transparansi dan kolaborasi serta sinergitas yang baik, sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran dan manfaat,” tambah legislator asal Dapil Sumbar 2 ini.
“Subsidi bagi masyarakat akibat kenaikan harga BBM harus dipastikan lebih menguntungkan masyarakat yang kurang mampu, jangan sampai ada lagi warga yang menerima yang bukan haknya,” pungkas Guspardi Gaus.
Sebelumnya, pemerintah, lewat Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bantuan sosial (bansos) tambahan senilai Rp24,17 triliun telah disiapkan bagi masyarakat.
Bantuan sosial tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan sejumlah harga barang kebutuhan pokok, termasuk kenaikan harga BBM. (*)
LENI/hantaran.co
