Pemimpin baru harus memaksimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya. Ingat, jika harapan publik tidak terkelola, yang akan muncul adalah tidak sama harapan dengan apa yang didapatkan. Masyarakat bisa kecewa, frustasi, apatis, bahkan apolitis. Kita butuh pemimpin prima, bukan yang menjaga citra.
Dr. Aidinil Zetra, MA
Pakar Kebijakan Publik Unand
PADANG, hantaran.co — Presiden Joko Widodo telah melantik Mahyeldi-Audy Joinaldy sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar periode 2021-2024 di Istana Negara, Kamis (25/2/2021). Pagi ini, Jumat (26/2/2021), Gubernur juga dijadwalkan melantik 11 pasangan kepala daerah kabupaten/kota. Dengan begitu, “mesin baru” pembangunan Sumbar mulai dipanaskan.
Usai dilantik, Gubernur Mahyeldi merilis target 100 hari pertama masa kerjanya bersama Wagub Audy. “Sesuai komitmen saat kampanye, kami segera mempersiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Sumbar. Memprioritaskan penanganan Covid-19 dan penguatan ekonomi masyarakat. Memperkuat UMKM di Sumbar yang jumlahnya mencapai 590 ribu,” ujar Mahyeldi.
Selain itu, kata Mahyeldi, bersama Audy ia akan berkonsentrasi pada perikanan, pertanian, peternakan, kelautan, serta bidang lain demi mempercepat pembangunan dan mensejahterakan masyarakat. “Kami juga akan konsen dengan pendekatan berbasis kearifan lokal, sesuai dengan falsafah Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah,” ujarnya lagi.
Tak cukup sampai di situ, Mahyeldi-Audy juga membidik sektor pariwisata dan pemantapan pendidikan dalam RPJM dan RPJMN Sumbar nantinya. “Mudah-mudahan dukungan Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian dan Lembaga, DPR RI, DPRD, dan seluruh masyarakat, membuat kami bisa menjalankan amanah sebaik mungkin,” ujarnya menutup.
Melantik Usai Dilantik
Sehari selang dilantik sebagai Gubernur, hari ini Mahyeldi diagendakan melantik 11 pasangan kepala daerah kabupaten/kota, yang terpilih pada helat Pilkada serentak tahun lalu. Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov Sumbar Iqbal Ramadi Payana menyebutkan, tidak ada perubahan jadwal terkait agenda tersebut.
“Bedanya, jika dalam undangan sebelumnya disebut yang melantik Penjabat Gubernur, besok (hari ini.red) rencananya langsung dilantik Gubernur,” kata Iqbal, Kamis (25/2).
Ia menuturnya, 11 pasangan kepala daerah itu antara lain, Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Wako dan Wawako) Bukittinggi, Wako dan Wawako Solok, Bupati dan Wakil Bupati (Wabup) Dharmasraya, Bupati dan Wabup Pasaman, Bupati dan Wabup Pasaman Barat, Bupati dan Wabup Agam, Bupati dan Wabup Pesisir Selatan, Bupati dan Wabup Sijunjung, Bupati dan Wabup Tanah Datar, Bupati dan Wabup Padang Pariaman, serta Bupati dan Wabup Limapuluh Kota.
Iqbal mengatakan, pelantikan secara langsung telah mendapatkan pesetujuan secara lisan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Namun yang pasti, pelantikan dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan (prokes) ketat, di mana akan dilakukan pembatasan jumlah orang yang hadir secara langsung.
Sumbar Butuh “Mesin” Prima
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Andalas (Unand) Aidinil Zetra menyebutkan, gubernur dan wakil gubernur serta kepala daerah baru pada 11 kabupaten/kota diharapkan benar-benar menjadi pemimpin visioner yang mampu mengurai dan menyelesaikan permasalahan.
“Sumbar dan kabupaten/kota menantikan pemimpin yang bisa menyatukan dan memberdayakan masyarakat dalam gerak langkah menuju perbaikan. Selama masa kampanye, masyarakat telah mendengar, melihat, dan merasakan ragam konsep dan gagasan yang dibungkus dalam retorika janji kampanye dan komitmen,” kata Aidinil.
Setelah mendengar retorika tersebut, kata Aidinil, masyarakat juga telah memantapkan hati dan nalar pikiran dalam menentukan pilihan, yang kemudian berwujud para kepala daerah terpilih yang telah dilantik. Sehingga, hari ini, masyarakat akan menunggu realisasi dari janji-janji kampanye.
Aidinil menilai, fakta kepala daerah baru hari ini yang akan menjalani periode jabatan kurang dari empat tahun, tak bisa menjadi alibi dalam merealisasikan janji-janji yang disampaikan kepada masyarakat. Sebab yang terpenting, adalah kemampuan memaksimalkan kemampuan pada waktu yang tersedia.
“Masa jabatan itu soal teknis. Pemimpin baru harus memaksimalkan kemampuan dalam mengelola sumber daya yang ada. Ingat, jika harapan publik tidak terkelola, yang akan muncul adalah desonansi kognitif; tidak sama antara apa yang diharapkan masyarakat dengan apa yang mereka rasakan. Masyarakat bisa kecewa, bahkan frustasi,” katanya lagi.
Jika hal itu terjadi di kemudian hari, imbuh Aidinil, dikhawatirkan masyarakat ke depan akan bersikap apatis, bahkan apolitis. Oleh sebab itu, pemimpin yang telah terpilih diharapkan segera bekerja dan menghasilkan kebijakan-kebijakan yang cerdas, bijaksana, dan memberi harapan kepada masyarakat.
“Sumbar butuh pemimpin prima dan bukan yang menjaga citra. Sumbar butuh pemimpin kekinian, tapi punya kapabilitas memecahkan masalah. Tantangan pertama adalah menunjukkan kemampuan memimpin di tengah pandemi. Pemimpin baru perlu bergerak cepat, progresif, berani ambil resiko, namun tetap dalam koridor hukum dan aturan yang berlaku,” katanya menutup.
Pertanian dan Covid-19
Sebelumnya, Guru Besar Ekonomi Universitas Andalas Prof. Elfindri menekankan, kepemimpinan Mahyeldi-Audy diharapkan mampu memaksimalkan potensi Sumbar Daya Alam (SDA) di Sumbar yang selama ini belum digarap dengan maksimal. Salah satu yang harus diprioritaskan menurut Elfindri adalah produk pertanian dan pendidikan vokasi.
Terkait produk pertania, Mahyeldi-Audy harus bisa membahwa Sumbar menjandi provinsi mandiri, yang mampun memproduksi kebutuhan sendiri dan tidak perlu lagi mendatangkannya dari daerah lain.
“Seperti keperluan pupuk yang cukup banyak. Jika kita bisa memproduksi sendiri, pangsa pasar pupuk yang didominasi Sriwijaya selama ini bisa diambil alih. Sumbar bisa bekerja sama dengan BUMN untuk mewujudkan itu. Begitu juga dengan pakan ternak, seharunya tidak impor lagi dari daerah lain,” kata Elfindri.
Selain itu, Elfindri menilai Sumbar perlu melakukan subtitusi barang yang selama ini diimpor dari daerah lain, contohnya mie, di mana Sumbar bisa memproduksi sendiri karena bahan baku yang tersedia. Selain itu, peningkatan komoditas ekspor juga perlu dipikirkan, karena banyak sekali produk turunan pertanian yang bisa dijual ke luar. Kuncinya ada di inovasi tadi,” ucapnya menutup.
Selain itu, Mahyeldi-Audy juga dihadapkan memimpin penanganan Covid-19 yang lebih baik di Sumbar. Epidemiolog Dafriman Djafri mengatakan, satu hal yang perlu diperhatikan ke depan adalah penanganan isolasi pasien positif Covid-19.
“Kebijakan isolasi harus dievaluasi. Awalnya pemerintah menyediakan banyak tempat isolasi, tapi sekarang banyak yang diarahkan isolasi mandiri. Seharusnya, isolasi itu tanggungan pemerintah. Sementara, isolasi mandiri menyebabkan sulitnya tenaga kesahatan melakukan kontrol,” kata Dafriman.
Selain itu, sambungnya, promosi serta edukasi terkait pengendalian dan penangan kesehatan di Sumbar juga perlu dimaksimalkan. “Peraturan yang dibuat sudah bagus, tapi penerapannya tidak maksimal. Di sini masalahnya ada di promosi edukasi. Informasi yang sampai kepada masyarakat saat ini belum komperehensif,” katanya menutup. (*)
Fardi/Riga/Hamdani/hantaran.co
