PADANG, hantaran.co — Gubernur Sumatra Barat, Mahyeldi, mengingatkan pentinganya komunikasi, koordinasi, dan kolaboarsi antar instansi pemerintahan. Ia menekankan, bahwa pada dasarnya pemerintahan adalah kumpulan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang saling dukung satu sama lain dalam memberikan pelayanan pada masyarakat.
Hal itu disampaikan Mahyeldi dalam rapat koordinasi (rakor) seluruh OPD Pemprov Sumbar, Rabu (30/6/2021). Ia menganalogikan, pemerintahan adalah satu tubuh yang memiliki bagian-bagian dengan peran dan fungsi masing-masing.
“Ibarat satu tubuh, kalau ada satu bagian saja yang mati, yang tidak berfungsi, maka akan merusak tubuh Pemprov Sumbar secara keseluruhan. Oleh karena itu, komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi harus menjadi salah satu hal yang menjadi perhatian serius,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta agar seluruh perangkat daerah meningkatkan koordinasi dan komunikasi antar jajaran, baik dalam instansi yang sama, atau pun dengan instansi lainnya. Terutama sekali bagi para pimpinan atau asisten yang bertanggung jawab besar terhadap bawahan masing-masing.
Menurut Mahyeldi, dengan komunikasi dan koordinasi yang lancar, maka berbagai permasalahan dan kendala dalam pemerintahan akan dapat terdeteksi lebih dini. Sehingga, pengambilan solusi atas permasalahan tersebut bisa lebih cepat.
Mahyeldi juga menekankan agar jajaran Sekretariat Daerah, Biro Hukum, Biro Pembangunan, staf ahli, hingga Balitbang, untuk saling berkonsultasi dan berkoordinasi saat ada permasalahan di OPD-OPD di bahwa Pemprov Sumbar. Ia berharap, dengan adanya koordinasi yang baik tersebut, maka tidak ada lagi permasalahan yang tidak terselesaikan ke depannya.
Selain itu, sambung Mahyeldi, komunikasi saat ini bisa dijalankan tanpa harus melalui rapat atau secara tatap muka, tetapi juga bisa dengan memaksimalkan penggunaan teknologi percakapan virtual dan lain sebagainya. Sehingga, katanya, tidak ada lagi kendala yang menghambat dalam berkoordinasi.
“Saya meminta ke depan tidak boleh lagi ada persoalan yang tidak terselesaikan. Tidak boleh ada masalah yang tidak ada solusi di Pemprov Sumbar. Koordinasi itu tidak pula harus melalui rapat resmi, tetapi bisa menggunakan telepon atau secara virtual,” katanya.
Dalam rakor tersebut, Mahyeldi juga mengingatkan pentingnya koordinasi dengan pemerintahan di kabupaten/kota, terutama dalam mengatasi sejumlah permasalahan yang masih belum terselesaikan. Seperti dalam hal penanganan pandemi Covid-19 hingga persolaan stunting.
Menurut Mahyeldi, kasus stunting Sumbar masih cukup tinggi. Berdasarkan data pada Dinas Kesehatan Sumbar, angka stunting disebut mencapai 27,67 persen atau hampir sepertiga dari total anak. Artinya, dari tiga orang anak yang lahir, maka satu anak berpotensi mengalami stunting atau masalah kekerdilan.
“Permasalahan ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh provinsi, karena itu perlu peran aktif kabupaten/kota yang memiliki angka stunting yang tinggi. Selain itu, juga bisa dengan mengarahkan APBD kabupaten/kota untuk mengalokasikan anggaran untuk program pengentasan stunting. Pemprov memiliki posisi strategis untuk itu,” ujarnya. Ada pun terkait pengendalian pandemic, kata Mahyeldi, koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota juga harus dimaksimalkan, baik dalam hal memutus mata rantai penularan, atau dalam pelaksanaan percepatan pemberian vaksin kepada masyarkat. (*)
Taufiq/hantaran.co
