PADANG, Hantaran.co- Partai Golkar komitmen usulkan, anggota legislatif tidak perlu mundur saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Dengan begitu, pilihan calon akan lebih beragam.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar Azis Syamsudin saat sosialisasi penyerapan aspirasi RUU Pemilu kepada jajaran pengurus DPD Partai Golkar Sumbar, Jumat (5/2) di Grand Zuri Hotel Padang.
Azis yang juga Wakil Ketua DPR RI ini menyebutkan, dengan aturan yang ada sekarang, dimana anggota legislatif harus mundur saat ingin maju di Pilkada, ada ketakutan sebahagian anggota legislatif untuk tidak maju.
“Kalau kalah, kepala daerah tidak jadi, legilatif pun lepas,” katanya.
Dia meyakini kebijakan ini merugikan seluruh partai, karena semua partai yang kadernya maju saat pilkada namun berstatus anggota legislatif wajib mundur. Terkait putusan yang lama, yang mengatur hal ini ia menilai tak perlu dipersoalkan lagi dan yang penting bagaimana ke depannya.
Pada sisi lain terkait dengan usulan dapil ia memilih semakin banyak dapil akan lebih baik. Karena kader Golkar adalah petarung di lapangan. ”Akan tetapi yang namanya politik dinamis dapat berubah sewaktu-waktu,” ujarnya lagi.
Katanya, dalam waktu dekat, Partai Golkar akan melaksanakan Rakernas dan Rapimnas. Salah satu poin yang akan dibahas adalah RUU Pemilu.
“Untuk itu, kami hadir selain menampung aspirasi masyarakat, juga menjemput aspirasi kader Golkar di daerah tentang RUU Pemilu,” jelasnya.
Azis melanjutkan, Partai Golkar selalu mengedepankan dan mengambil kebijakan yang berpihak pada rakyat, sebab aspirasi rakyat adalah aspirasi Golkar. Untuk itu, pihaknya menggelar sosialisasi agar mengetahui kebutuhan rakyat sebelum memutuskan arah kebijakan.
“Di RUU ini, harus kita pahami bahwa pelaksanaan Pilkada tahun 2022 dan 2023 harus tetap dijalankan atau tidak. Jika tidak dijalankan, maka akan banyak Plt atau Pjs kepala daerah yang terjadi sembari menunggu Pemilu serentak 2024. Jika Pilkada diundur hingga tahun 2024, maka kepala daerah yang melaksanakan Pilkada 2020 hanya menjabat kurang lebih tiga tahun delapan bulan. Ini perlu dibahas agar kebijakan yang diambil mengedepankan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Kepada Golkar Sumbar ia berpesan agar mempersiapkan diri sebaik mungkin dari sekarang untuk menyongsong pemilu dan pilkada dengan mempersiapkan saksi hingga ke TPS. Target minimal 60 persen harus bisa dipenuhi.
Ketua DPD Partai Golkar Sumbar, Khairunnas menyampaikan, saat ini sebanyak 13 DPD di kabupaten/kota sudah melaksanakan Musda, dan terpilih wajah-wajah baru yang diharapkan juga akan membawa semangat baru bagi kader-kader Golkar.
(Leni/Hantaran.co)
