PESSEL, hantaran.co — Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan, meminta pemerintah setempat segera mengevaluasi status PDAM sebagai BUMD, sebab dinilai tidak mampu mengembangkan usaha secara mandiri.
Hingga kini, persoalan tersebut sudah membebani uang masyarakat yang dikucurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya, tanpa memberikan imbal balik berupa dividen pada daerah.
“Jika tak mampu, bubarkan saja atau alihkan ke Unit Pelayanan Teknis (UPT), sehingga bisa lebih efisien,” ujar Ketua Fraksi Demokrat, Hanafi Herman di Painan.
Usulan penurunan status atau pengalihan pada UPT di bawah perangkat daerah itu, diatur dalam Permendagri nomor 71 tahun 2016 tentang Tarif Air Minum dan Permendagri nomor 21 tahun 2020.
Opsi lainnya, kata wakil rakyat termuda itu, pemerintah kabupaten bisa mengevaluasi jabatan direktur, mengingat pernyataan yang disampaikan direktur menggambarkan pesimisme terhadap masa depan bisnis perusahaan daerah tersebut.
Sebab, BUMD air minum itu juga harus terus memperluas jangkauan layanan terhadap masyarakat, seperti membangun jaringan distribusi melalui pemanfaatan kapasitas berlebih yang masih ada, sehingga target pelayanan air bersih dapat tercapai.
“Karena itu, manajemen harus jeli, inovatif, dan piawai melihat peluang peningkatan kinerja perusahaan. Apalagi, gaji yang diterima relatif besar, sehingga harus sejalan dengan kinerja yang besar pula,” ucapnya lagi.
Dengan sikap pesimisme yang ditunjukan direktur, pihaknya meyakini perusahaan daerah itu tidak bakal berkembang. Bahkan, target pelayanan air bersih dalam tujuan pembangunan berkelanjutan tidak bakal tercapai.
“Bagaimana bisa, jika pimpinan perusahaan saja sudah bersikap pesimis. Atau mungkin ingin main menang saja,” katanya.
Sikap pesimisme Direktur PDAM Tirta Langkisau, Herman Budiarto, juga ramai diperbincangkan di ranah media sosial Facebook. Salah seorang netizen dengan akun Aloha Al mengomentari orang-orang seperti mereka harus inovatif.
Berani melakukan terobosan dan hal-hal baru yang berorientasi kemajuan. Bukan hanya sebagai pelengkap saja dalam mengisi kekosongan jabatan. Ia mengusulkan agar direktur seperti itu di pecat saja, karena belum berjuang sudah pesimis.
“Pecat saja direktur yang punya sikap pesimis ini. Mental pesimis seperti itu sekarang sudah tidak berguna lagi,” tulisnya.
Diberitakan sebelumnya, Direktur PDAM Tirta Langkisau, Herman Budiarto menyebutkan, jika lembaga yang ia pimpin saat ini sulit memberikan dividen pada daerah, mengingat besarnya biaya operasional.
Dalam sebulan, kata dia, kebutuhan operasional mencapai Rp1,1 miliar dan pendapatan hanya Rp1,2 miliar, dengan asumsi tagihan 100 persen. Akibatnya, ekspansi menjadi terhenti, karena neraca keuangan hanya impas, bahkan seringkali merugi.
Ia mengaku, untuk investasi hanya bisa mengandalkan suntikan modal dari pemerintah kabupaten melalui APBD.
“Periode November 2021, misalnya, kerugian tercatat sebesar Rp200 juta,” ucap Herman Budiarto beberapa waktu lalu di Painan.
Diketahui, Herman Budiarto terpilih sebagai direktur berdasarkan pengumuman Panitia Seleksi Calon Direktur PDAM nomor: 20/Pansel-PDAM Tirta Langkisau/2021, tanggal 5 Oktober 2021.
Jabatan ini merupakan periode kedua Herman Budiarto menjabat sebagai Direktur PDAM Tirta Langkisau setelah sebelumnya digantikan Gusdan Yuwelmi. Sebelumnya Herman Budiarto adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pesisir Selatan.
Dari beberapa calon yang lulus, ia tercatat sebagai lulusan nomor 4. Namun dalam putusan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar, Herman Budiarto ditunjuk sebagai pemegang tampuk perusahaan pelat merah itu. (*)
Okis/hantaran.co
