Perda tersebut, kata Fadly, menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat eksistensi lembaga adat sekaligus menjaga dan melestarikan nilai-nilai luhur budaya Minangkabau.
“Melalui Progul Sinergi Nagari, kita telah melahirkan penguatan adat. Kami berharap implementasi Perda ini dapat dilakukan oleh KAN melalui program-program unggulan yang disusun dengan bersinergi bersama Pemerintah Kota Padang,” katanya.
Sementara itu, Ketua KAN Pauh IX Musdafirman Datuak Rajo Diguci menegaskan bahwa kepengurusan yang dipimpinnya akan berupaya menjadikan nilai-nilai adat sebagai pedoman nyata dalam kehidupan masyarakat.
“Kita adalah masyarakat Minangkabau yang berlandaskan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Kita ingin falsafah ini tidak hanya indah di mulut dan indah diucapkan, tetapi harus kita nyatakan dalam kehidupan sehari-hari,” ujar Musdafirman.
Ia mengatakan KAN Pauh IX juga akan berupaya mengambil peran dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang dihadapi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan generasi muda.
Menurutnya, persoalan seperti kenakalan remaja, tawuran, serta berbagai persoalan sosial lainnya perlu menjadi perhatian bersama agar tidak berdampak terhadap perkembangan anak kemenakan.
