PADANG, hantaran.co — Dalam beberapa pekan terakhir angka positif Covid-19 harian terus bertambah. Bahkan, dalam beberapa hari tercatat tambahan kasus berada di atas angka 200. Mengingat hal itu, DPRD Sumbar berharap agar Pemprov Sumbar kembali membuka kembali beberapa pusat karantina yang sebelumnya dinonaktifkan.
Ketua DPRD Sumbar Supardi berharap, agar pembukaan pusat karantina tambahan itu dapa mengakomodir jumlah pasien Covid-19 yang kian hari semakin bertambah. Tempat karantina ini, seharusnya bisa dikhususkan untuk ditempati pasien berstatus Orang Tanpa Gejala (OTG).
“Dengan terjadinya peningkatan kasus terkonfirmasi positif Covid-19, di mana dalam sehari mencapai angka 200 sampai 300 kasus, kami minta Pemprov Sumbar untuk membuka kembali tempat-tempat karantina. Saat ini, hanya BPSDM Provinsi Sumbar dan Pusdiklat di Baso yang dijadikan tempat karantina. Pusdiklat Baso kan jauh itu, yang ada di Padang satu-satunya adalah BPSDM,” ujar Supardi kepada Haluan, Jumat (25/9/2020).
Selain membuka kembali pusat karantina, politisi Gerindra itu juga meminta Pemprov merekrut kembali tenaga kesehatan (nakes) untuk ditempatkan di rumah sakit rujukan, seperti di RSUP M Djamil, RS Unand, SPH, dan rumah sakit umum daerah milik Pemprov yang menjadi rumah sakit rujukan. Sebab, saat rapat kerja terkait RAPBD Perubahan yang digelar DPRD dengan OPD beberapa waktu lalu, terungkap fakta bahwa masih terjadi kekurangan nakes di Sumbar.
“Seterusnya, masalah keterbatasan masker medis dan masalah insentif tim medis yang belum cair, kami minta ini betul-betul diperhatikan. DPRD tak ingin, tim medis diminta bekerja cepat dan maksimal, tapi hak-hak mereka terkait insentif belum dicairkan,” kata dewan dari Dapil Payakumbuh-Limapuluh Kota itu lagi.
Lebih lanjut ia menyampaikan, masih untuk tujuan menekan penyebaran Covid-19, DPRD mendorong Pemprov menganggarkan dana untuk pengembangan laboratorium swab yang saat ini dipimpin melalui fasilitas di Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Menurut Supardi, harus ada pengembangan dari labor swab tersebut.
“Kenyataan sekarang, untuk menungggu hasil swab kan mulai lama itu, di swab hari ini tiga hari lagi hasilnya baru keluar. Kalau bisa, di swab pagi, sore sudah keluar. Kita tak bisa juga menyalahkan labor yang sekarang dipimpin Pak Andani, karena mereka sudah kerja maksimal. Makanya harus ada pengembangan, apakah dalam bentuk penambahan alat dan lain sebagainya,” kata Supardi lagi.
Masalah Isolasi Mandiri
Sebelumnya, anggota Komisi V DPRD Sumbar Nofrizon juga meminta Pemprov untuk meninjau ulang kebijakan terkait pasien positif Covid-19 diperbolehkan melakukan isolasi mandiri di rumah. Hal itu disampaikan Nofrizon karena ada laporan bahwa pasien baru terinfeksi Covid-19 terus mengalami peningkatan, dan mayoritas tertular dari pasien yang isolasi di rumah.
“Laporan yang kami terima, kasus positif baru itu mayoritas tertular dari mereka yang melakukan isolasi mandiri. Kami minta pemerintah daerah mengkaji ulang aturan ini, hentikan isolasi mandiri, gantikan dengan karantina di rumah sakit, atau sediakan tempat karantina khusus,” ujar Nofrizon.
Jika isolasi mandiri tetap dilanjutkan, sambungnya, sementara langkah yang ada terbukti tak efektif memutus mata rantai penyebaran Covid-19, bukan tidak mungkin beberapa waktu ke depan angka kasus Covid-19 di Sumbar semakin tak bisa ditekan.
“Tidak terukur pelaksanaannya kalau isolasi mandiri. Bisa saja mereka yang isolasi di rumah tersebut mencuri waktu bertemu dengan sanak famili atau keluarganya. Sekali lagi, saya ingatkan pemerintah agar mengkaji ulang aturan isolasi mandiri ini,” ucap politisi Partai Demokrat itu.
Leni/hantaran.co