AGAM, hantaran.co — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat meminta pemerintah provinsi menyediakan anggaran khusus untuk penanggulangan bencana longsor. Pasalnya, longsor telah menjadi bencana rutin yang melanda hampir seluruh daerah di Sumbar dan kerap kali berulang.
Hal ini disampaikan anggota Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Mesra, saat menijau lokasi longsor di ruas jalan provinsi di Bukit Apiak, Jorong Limo Badak, Nagari Malalak Utara, Kecamatan Malalak, Sabtu (9/1/2021).
Ia mengatakan, anggaran penanganan longsor di 2021 sangat kecil, bahkan nyaris tidak ada. Adapun yang ada hanya anggaran penanggulangan bencana secara umum. Untuk tahun ini, tidak banyak yang bisa dikerjakan dinas terkait. Yang bisa hanya sekadar antisipasi saja,” katanya.
Untuk itu, Komisi IV dalam rapat kerja yang bakal digelar dalam waktu dekat akan menyampaikan kepada dinas terkait untuk menyiapkan anggaran khusus penanganan longsor pada APBD Perubahan.
Berangkat dari hal tersebut, ia juga mengusulkan untuk sementara menutup jalan yang menghubungkan Padang dan Bukittingi tersebut, lantaran rawan longsor dan membahayakan masyarakat sekitar. Terlebih saat cuaca buruk seperti sekarang.
“Setelah kami meninjau lokasi longsor secara langsung, didapati ternyata memang rawan sekali terjadi longsor, dan tidak bisa direka-reka atau diprediksi,” ucapnya.
Sementara itu, anggota Komisi IV, Desrio Putra, menambahkan, untuk melakukan stabilisasi tanah memang perlu diupayakan secepat mungkin. Sehingga tanah tersebut ketika hujan tidak lagi turun ke bawah dan menyebabkan longsor, karena sudah dikendalikan.
Untuk itu, perlu penanganan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumbar. Karena ini merupakan ruas jalan provinsi, Dinias PUPR Sumbar diminta untuk segera melakukan kajian dan tindak lanjut terkait upaya penanggulangan yang akan dilakukan.
“Selain itu, sebelah kanan jurang mungkin harus diperhatikan juga. Perlu dikaji, kalau tanah dibuang ke bawah apakah akan menyebabkan kerusakan lingkungan dan rumah warga di bawahnya, atau bisa juga dicarikan tempat pembuangannya. Lebih kurang ada lima kubik tanah di atas jika diturunkan,” ujarnya.
Untuk itu, Komisi IV meminta Dinas PUPR Sumbar untuk membuat perencanaan sehingga nanti pembiayaannya bisa dianggarkan melalui APBD. “Kami akan sampaikan ke Dinas PUPR dalam rapat kerja dan akan kami sampaikan agar untuk perbaikan atau penanganan lokasi ini bisa disegerakan,” ujarnya.
Selain mengunjungi lokasi longsor di Malalak, Komisi IV bersama rombongan juga mengunjungi lokasi longsor yang terjadi di Nagari IV Koto Palembayan.
Anggota Komisi IV DPRD Sumbar, Hartati mengatakan, jalan di Nagari IV Koto Palembayan mengalami longsor setelah pengerjaan jalan provinsi tersebut selesai. Namun setelah dibersihkan oleh Dinas PUPR Sumbar tanahnya tetap turun dan tidak bisa di antisipasi, karena di bagian atasnya terdapat akses jalan masyarakat. Untuk itu, mesti dibuat jalan alternatif yang saat ini sedang dalam pengerjaan dan belum rampung.
“Jalan alternatif ini merupakan penambahan panjang jalan dari jalan yang sudah ada saat ini. Diperkirakan, jalan lama ada 600 meter, kemudian ditambah jalan alternatif diperkiran menjadi 1 km,” ujarnya.
Hartati mengatakan, setelah jalan alternatif rampung, jalan lama akan ditutup agar pemerintah dapat melakukan penanganan longsor dan perbaikan jalan.
Sebelumnya, Wali Nagari IV Koto Palembayan, Roni Akmal mengatakan, di nagarinya ada perkampungan masyarakat yang berlokasi di atas bukit dengan jumlah penduduk sekitar 100 KK lebih.
Ia menjelaskan, perbaikan jalan tersebut sempat menghadapi kendala karena ada perlawanan dari masyarakat setempat yang menginginkan ada pengalihan jalan sebelum penanganan longsor dilakukan, lantaran dianggap dapat menghambat jalan yang biasa mereka gunakan sehari-hari.
“Kami berharap solusi jalan alternatif tersebut dapat segera terwujud, sehingga jalan lama tersebut dapat ditutup sepenuhnya,” katanya. (*)
Fardi/hantaran.co