Padang — DPR RI melalui Komisi V telah menyetujui penambahan anggaran sebesar Rp345 miliar untuk Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025. Dana tersebut bersumber dari Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan dialokasikan untuk dua program strategis, yakni Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) serta Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu (TEKAD).
Menteri Desa PDTT, Yandri Susanto, menyambut baik pengesahan anggaran ini dan menyatakan komitmen kementeriannya untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut. Ia menegaskan bahwa dana akan difokuskan pada penguatan kapasitas pemerintahan desa dan pembangunan yang inklusif serta berkelanjutan.
“Tambahan anggaran ini merupakan peluang besar untuk mempercepat transformasi desa. Kami akan memastikan agar setiap rupiah yang digunakan benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Yandri.
Namun, pengesahan anggaran ini juga memunculkan beragam catatan kritis dari penggiat pembangunan desa. Salah satunya datang dari Hidayatul Fikri, Founder Pencerah Desa Indonesia, yang menilai bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada besarnya dana, melainkan pada tata kelola, transparansi, dan partisipasi warga desa.
“Penambahan dana bukanlah jaminan keberhasilan. Tantangannya terletak pada pelaksanaan di lapangan dan bagaimana masyarakat dilibatkan secara aktif,” kata Fikri melalui keterangannya, Rabu (9/7/2025).
Fikri menyoroti bahwa masih banyak program pembangunan desa yang bersifat top-down dan kurang memberdayakan masyarakat. Ia menilai bahwa keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan dari perencanaan hingga evaluasi menjadi kunci keberhasilan pembangunan desa yang berkelanjutan.
Ia juga mengingatkan pentingnya memasukkan perspektif inklusif dalam setiap kebijakan pembangunan, khususnya dengan memperhatikan kelompok rentan seperti perempuan dan pemuda.
“Pembangunan desa harus melibatkan semua pihak dan membawa dampak jangka panjang, bukan hanya proyek-proyek temporer yang habis dana, habis cerita,” tambahnya.
Fikri mendorong pemerintah untuk membuka ruang dialog yang lebih luas serta memperkuat sistem pengawasan yang melibatkan elemen masyarakat sipil, akademisi, dan media. Hal ini dinilainya penting demi menjamin akuntabilitas serta efektivitas program di lapangan.
Dengan disahkannya tambahan anggaran ini, pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga pengembangan kapasitas dan ekonomi masyarakat desa secara menyeluruh. Pembangunan desa yang berkeadilan dan partisipatif dinilai menjadi langkah krusial dalam mengurangi ketimpangan serta mendorong kesejahteraan di wilayah pedesaan.
