EkonomiFokusNasionalSumbarviralWisata

Dorong Pembangunan Daerah, Bupati Pesisir Selatan Ajukan Proposal Infrastruktur ke Kementerian PUPR

×

Dorong Pembangunan Daerah, Bupati Pesisir Selatan Ajukan Proposal Infrastruktur ke Kementerian PUPR

Sebarkan artikel ini

JAKARTA – Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melakukan kunjungan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk mengajukan sejumlah proposal pembangunan infrastruktur yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan di daerahnya. Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Menteri PUPR, Dody Hanggodo, di kantor Kementerian PUPR pada Kamis (1/5/2025).

Bupati Hendrajoni hadir didampingi oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Yusvianty, Kabid Bina Marga Fahresi Eka Siska, Kabid Irigasi dan Cipta Karya Andriwan Tudi, serta pejabat daerah lainnya. Proposal yang diajukan mencakup berbagai proyek infrastruktur strategis, termasuk perbaikan dan pembangunan jembatan, sistem irigasi, pengendalian sungai dan pantai, serta pengembangan kawasan wisata.

Di antara kawasan wisata yang menjadi prioritas pembangunan adalah Pulau Cingkuak di Kecamatan IV Jurai dan Puncak Paku di Kecamatan Koto XI Tarusan.

Kepala Dinas PUTR Yusvianty menjelaskan, beberapa jembatan yang diajukan untuk pembangunan antara lain Jembatan Duku–Subarang Solok I, Jembatan Gantung Koto Rawang, Jembatan Gantung Sungai Tanuk Baruang–Baruang Belantai Tengah, Jembatan Gantung Limau Gadang–Batu Kunik, dan Jembatan Gantung Koto Pulai.

“Alhamdulillah, proposal tersebut langsung diterima oleh Pak Menteri,” ujar Yusvianty.

Pada kesempatan itu, Bupati Hendrajoni menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur ini sangat penting bagi masyarakat Pesisir Selatan. Menurutnya, sejumlah proyek tersebut sempat terkendala karena efisiensi anggaran yang menyebabkan dana untuk beberapa proyek infrastruktur terkunci. Terkait hal ini, Bupati Hendrajoni langsung berkomunikasi dengan Menteri PUPR agar anggaran yang sebelumnya terkunci dapat segera dicairkan.

“Pembangunan jembatan tersebut sebenarnya anggarannya sudah ada, tapi karena efisiensi anggaran dikunci. Tadi saya langsung bicara sama Pak Menteri agar anggaran tersebut jangan dikunci, sebab masyarakat Pesisir Selatan sangat membutuhkan jembatan sebagai akses vital. Dan Alhamdulillah, Pak Menteri setuju,” jelas Hendrajoni.

Lebih lanjut, Bupati Hendrajoni menambahkan bahwa infrastruktur yang memadai akan membuka akses ke wilayah-wilayah terisolir serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan pertanian di Pesisir Selatan. Pemerintah daerah, kata dia, telah melakukan pemetaan kebutuhan infrastruktur secara komprehensif dan berdasarkan skala prioritas yang mendesak.

“Kami tidak ingin pembangunan dilakukan asal-asalan. Semua sudah direncanakan berdasarkan urgensi dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan,” katanya.

Bupati juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Pesisir Selatan.

“Kemajuan daerah tidak akan tercapai tanpa dukungan dan kolaborasi semua pihak. Kami sangat mengapresiasi respons cepat dari Menteri PUPR dan jajarannya. Ini menjadi semangat baru bagi kami untuk terus memperjuangkan hak dan kepentingan masyarakat Pesisir Selatan,” tegasnya.

Menteri PUPR Dody Hanggodo menyatakan dukungannya terhadap percepatan pembangunan infrastruktur di Pesisir Selatan.

“Kami memahami pentingnya infrastruktur bagi konektivitas dan pengembangan wilayah, terutama di daerah yang memiliki potensi pariwisata dan pertanian seperti Pesisir Selatan. Kami akan segera menindaklanjuti proposal yang diajukan sesuai dengan skala prioritas dan ketersediaan anggaran,” katanya.