BUKITTINGGI, hantaran.co–Direktorat Jendral (Ditjen) Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), mendukung rencana Pemko Bukittinggi untuk menjadikan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menjadi badan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri, Imran, ketika temu ramah dengan Wali Kota Bukittinggi, yang di wakili Sekda Martias Wanto di Balairung rumah dinas Wali Kota Belakang Balok pada Rabu (16/3).
“Kami mendukung penuh peningkatan Kesbangpol Bukittinggi menjadi Badan. Namun demikian, prosesnya tentu harus dilewati. Semoga Kesbangpol Bukittinggi bisa menjadi Badan dan dapat bergerak lebih maksimal lagi nantinya,” kata Imran.
Terkait dengan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) yang di bentuk Pemko Bukittinggi melalui Kesbangpol, Imran juga mensupport dan sangat mendukung atas pembentukan forum ini di Bukittinggi. Apalagi pada 2004 mendatang Indonesia akan melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak.
“FPK inilah nantinya yang dapat mengantisipasi serta meminimalisir terjadinya gesekan-gesekan yang bisa timbul akibat adanya perbedaan. Jadi kami sangat mendukung terbentuknya FKP di Bukittinggi, agar stabilitas kota dapat terjaga,” ujar Imran.
Ia juga menyampaikan terima kasih dan meapresiasi atas sambutan dari Pemko Bukitiinggi. Semoga harapan Pemko Bukittinggi untuk menjadikan Kantor Kesbangpol menjadi Badan bisa terwujud.
Sebelumnya Sekda Bukittinggi, Martias Wanto menyampaikan, Kesbangpol Kota Bukittinggi saat ini masih berbentuk Kantor. Besar harapan pemerintah daerah agar Kesbangpol Bukittinggi dapat naik status menjadi Badan.
Kota Bukittinggi kata Martias Wanto, merupakan kota kecil yang padat penduduk yang terdiri dari berbagai etnis dan heterogen. Meski demikian, kerukunan antar suku, ras dan agama di kota ini sangat tinggi.
“Hal ini pula yang menjadi salah satu landasan Pemko Bukittinggi melalui Kantor Kesbangpol untuk membentuk Forum Pembauran Kebangsaan (FPK). Forum ini nantinya dapat meningkatkan kerukunan antar masyarakat kota yang kita cintai ini,” ujar Martias Wanto dihadapan Sekretaris Ditjen Polpum Kemendagri.
Kepala Kantor Kesbangpol Bukittinggi, Nenta Oktavia menyebutkan, Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) merupakan forum resmi nasional yang didasari oleh Permendagri Nomor 34 tahun 2006 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan di wilayah, dan peraturan Gubernur Sumbar Nomor 22 tahun 2008 tentang pedoman penyelenggaraan pembauran kebangsaan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/nagari dan desa se-Sumbar.
“FPK dibentuk agar pembauran kebangsaan dapat tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat. Forum ini sebagai wadah informasi, komunikasi, konsultasi dan kerja sama antar warga masyarakat dari tingkat provinsi sampai tingkat kelurahan,” ucap Nenta.
Gatot/Hantaran.
