PADANG, hantaran.co — KPU Sumbar terus mematangkan persiapan debat putaran kedua Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar yang akan berlangsung pada Kamis (3/12/2020). Berbeda dengan debat putaran pertama 23 November lalu, maka pada debat kedua ini para pasangan calon diberi segmen khusus untuk saling mengorek dan mengkritik gagasan.
Hal itu diutarakan Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Sumbar, Izwaryani kepada Haluan, Senin (30/11/2020). Meski KPU menilai debat perdana berjalan cukup interaktif, akan tetapi tetap diperlukan segmen di mana para pasangan calon (paslon) lebih dalam menguraikan gagasan.
“Jadi paslon bisa saling menggali lebih dalam gagasan satu sama lain. KPU Sumbar merancang segemen khusus untuk ini. Jika pada debat perdana sesi tanya jawab antar Paslon dibatasi dan dicarikan lawan diskusinya, maka nantinya terbuka peluang seluruh Paslon saling bertanya dan menanggapi,” kata Izwaryani.
Izwaryani menyebutkan, debat putaran kedua akan digelar di Hotel Grand Inna Muara dengan tema pembahasan seputar tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, tema akan diperkuat oleh subtema seputar kesehatan, adat dan budaya, pendidikan, kebudayaan, dan keagamaan.
“Debat kedua ini akan disiarkan langsung oleh TV One pada pukul 14.00 WIB dan akan dimoderatori oleh presenter TV One Tysa Novenny. Debat berlangsung siang hari karena menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran KPU Sumbar. Sebab, kalau jam malam atau prime time itu biayanya lebih besar,” katanya lagi.
Debat kedua, kata Izwaryani lagi, akan dibagi dalam tujuh segmen dan akan berlangsung selama 2,5 jam. Selain itu, debat tidak akan diawali lagi dengan pembacaan profil lengkap Paslon. Sebab, seluruh Paslon dianggap telah dikenali oleh masyarakat secara luas lewat kampanye yang berlangsung sejak September lalu. “Nanti yang akan ditampilkan hanya nama, nomor urut, dan foto setiap Paslon,” kata Izwaryani lagi.
Izwaryani menilai, debat perdana Cagub-cawagub Sumbar sudah berjalan cukup interaktif. Namun agar semakin dapat menggali lebih dalam gagasan dan isi kepala masing-masing Paslon, maka KPU Sumbar merancang agar seluruh Paslon dapat bertanya atau menanggapi satu sama lain.
Untuk pengamanan di lokasi debat, katanya lagi, dipastikan bakal dijaga ketat. Setiap Paslon hanya diizinkan membawa empat orang ke lokasi debat. Sementara itu untuk wartawan, Izwaryani memastikan tetap tidak diizinkan untuk meliput langsung di arena lokasi debat. “Aturan tentang lokasi debat harus steril dan tidak boleh jurnalis masuk, sudah aturan rigid yang diatur PKPU,” katanya menutup.
Prokes Hari “H”
Izwaryani juga mengatakan, KPU Sumbar memastikan diterapkannya protokol kesehatan (prokes) yang ketat dan ramah untuk pemilih disabilitas. Ketentuan itu, kata Izwaryani lagi, sebagaimana tertuang PKPU Nomor 6 Tahun 2020, di mana setiap pemilih yang datang ke TPS wajib menggunakan masker.
“Jika ada pemilih yang tidak punya masker, maka TPS menyediakan masker gratis. Sebelum masuk TPS, pemilih juga harus mencuci tangan di sarana yang disediakan. Suhu tubuh pemilih juga akan dicek. Bagi yang di atas 37,3 derajat selcius, disediakan bilik khusus untuk mencoblos,” katanya menjelaskan.
Dalam aturan itu, kata Izwaryani lagi, juga dijelaskan bahwa setiap pemilih yang datang ke TPS diperingatkan untuk tidak berkerumun dan dilarang membawa anak-anak. Selain pemilih, anggota KPPS juga wajib menggunakan masker dan alat pelindung diri.
“Pemilih juga harus menggunakan alat tulis masing-masing untuk kebutuhan registrasi. TPS juga menyediakan sarung tangan sekali pakai untuk pemilih agar tidak kontak langsung dengan paku coblos. Tinta tanda sudah memilih akan diteteskan oleh KPPS. Tidak ada pemilih yang mencelupkan jari ke tinta seperti Pemilu sebelumnya,” katanya lagi.
Selain itu, lokasi TPS juga akan disemprot dengan disinfektan, dan seluruh anggota KPPS yang akan bertugas di TPS wajib menjalani rapid test Covid-19. “Mereka harus mengantongi hasil rapid test non-reaktif. KPU Sumbar memfasilitasi itu untuk menjamin anggota KPPS dalam keadaan sehat dan bebas Covid-19,” sebutnya.
Ramah Disabilitas
Sementara itu untuk mewujudkan Pilkada yang ramah terhadap disabilitas, kata Izwaryani, KPU Sumbar telah mendata 11.855 pemilih disabilitas yang akan menggunakan hak suara pada 9 Desember mendatang.
“Rinciannya, pemilih disabilitas fisik 5.057 orang, pemilih disabilitas intelektual 1.139 orang, pemilih disabilitas mental 2.794 orang, dan pemilih sensorik 2.865 orang. KPU juga mendata di TPS mana saja pemilih disabilitas memilih,” katanya lagi.
Petugas KPPS, sambungnya, harus memprioritaskan pelayanan kepada penyandang disabilitas. Pemilih yang berstatus tuna daksa, KPU Sumbar akan merancang TPS yang ramah kursi roda. Sementara untuk pemilih tuna netra, KPU Sumbar sudah menyediakan template kertas suara yang menggunakan huruf braille.
“Untuk memudahkan membaca huruf braille, pemilih tuna netra akan menggunakan sarung tangan yang ujung jari telunjuknya sudah disobek. Upaya ini, kami jamin aman karena sebelum masuk dan setelah keluar TPS pemilih harus cuci tangan,” katanya lagi.
Jika nanti ditemukan pemilih tuna netra yang belum bisa membaca huruf braille, kata Izwaryani, akan didampingi oleh anggota keluarga yang bersangkutan, atau bisa dibantu langsung oleh petugas KPPS. Ia juga menjamin tidak akan ada intervensi dari anggota KPPS untuk mengarahkan pemilih disabilitas untuk memilih pasangan calon tertentu. (*)
Riga/hantaran.co