Pesisir Selatan, hantaran.co – Komandan Distrik Militer (Dandim) 0311 Pesisir Selatan (Pessel), Letkol (Inf) Sunardi menyatakan kesiapan pihaknya memberantas aksi pembalakan liar di wilayah teritorialnya.
Sunardi menegaskan bakal menindak tegas jika ada oknum anggotanya yang ikut menjadi bekingan atau pelaku kegiatan yang merusak itu. Sebab bencana ekologis, kata dia, dikhawatirkan bakal menjadi ancaman bagi kedaulatan negara.
“Bencana berkepanjangan rawan gangguan Kamtibmas. Ujungnya perpecahan. Apalagi hutan merupakan salah satu batas teritorial sebuah negara,” ujar Dandim di Painan, Sabtu (16/3/2024).
Penegasan itu disampaikan Dandim menjawab keluhan masyarakat terkait bencana banjir yang melanda wilayah mereka, khususnya warga Nagari Lubuk Nyiur, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan.
Sunardi mengatakan, bakal menindak tegas pelaku pembalakan liar itu sesuai semangat pengabdiannya sebagai alat negara, yakni TNI kuat bersama rakyat.
Karena itu, ia meminta agar segenap anggota TNI Kodim 0311 Pessel untuk tidak terlibat dengan segala usaha perusakan hutan. Sebaliknya, mesti pro aktif menjaganya sebagai bagian dari kedaulatan teritorial.
“Jika ada anggota kami yang terlibat aktivitas ilegal ini, pasti akan ditindak tegas,,” kata mantan Komandan Batalyon Raider 112/DJ Aceh itu.
Terpisah, Kepala Balai Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Wilayah Sumatera Barat, Subhan, mengatakan saat ini pihaknya tengah mendalami sejumlah kecurigaan masyarakat tersebut.
“Ya, sedang kami dalami,” ujarnya pada wartawan.
Sebelumnya, Masyarakat di Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas, Kabupaten Pesisir Selatan, meminta agar penegak hukum serius menindak pelaku pembalakan liar di daerah setempat.
Nafsil Diiri, (56) salah seorang warga Nagari Lubuk Nyiur mengatakan, tidak sedikit kerugian yang ditanggung masyarakat yang berada di bagian hilir sungai akibat aksi tidak bertanggungjawab itu. Bahkan turut merugikan negara dan daerah dengan rusaknya sejumlah infrastruktur akibat dampak bencana.
“Sebagai contoh jembatan Lubuk Nyiur ini. Sudah tak terhitung kalinya rusak akibat diterjang banjir. Sementara para oknum pelaku pembalakan liar ini terkesan tidak tersentuh hukum,” ujarnya.
Nafsil mewakili masyarakat setempat membenarkan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang menyebutkan salah satu pemicu bencana banjir di Pesisir Selatan adalah akibat maraknya aksi penebangan hutan. Dugaan tersebut ia sampaikan ketika meninjau sejumlah titik lokasi terdampak banjir dan longsor di Kabupaten Pesisir Selatan.
Basuki menyebut, kondisi geografis dan topografis daerah berjuluk ‘Negeri Sejuta Pesona’ itu sebagian besar tebing curam yang beririsan dengan jalan dan langsung menuju sungai, sehingga luncuran air cepat. Namun demikian, ia menilai hutan di Sumatera Barat lebih baik dibanding daerah lain, dengan air yang bening mengonfirmasi catchment areanya yang baik.
Nafsil melanjutkan, tidak terhitung kerugian yang diderita masyarakat akibat banjir sejak 10 tahun terakhir di Nagari Lubuk Nyiur IV Koto Mudiek, Kecamatan Batang Kapas. Menurutnya, area pertanian warga merupakan langganan tetap banjir, begitupun dengan usaha peternakan.
“Namun pelaku pembalakan seperti tidak acuh dan justru semakin masif menebang hutan. Kawasan penyanggah di bagian hulu sungai sudah tidak berdaya lagi menahan laju curah hujan yang semakin ekstrem,” katanya.
Nafsil menyebut, kelakuan tidak bermoral para penjarah hutan itu justru kian hari semakin menjadi-jadi. Mereka seperti tutup mata, seakan-akan tidak ada kejadian saja akibat penebangan hutan secara liar tersebut.
“Jika pada pemerintah nagari kami tidak bisa berharap, tentunya kami berharap kepada penegak hukum agar bisa menuntaskan persoalan ini,” ucapnya lagi.
