PADANG, hantaran.co — Penyaluran Dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumbar tahun ini bakal difokuskan untuk pemulihan ekonomi serta belanja modal, barang, dan jasa yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumbar, Hidayat, mengatakan, sebelum pandemi Covid-19 penyaluran dana Pokir lebih banyak diarahkan untuk pembangunan daerah. “Akan tetapi, karena pandemi Covid-19, fokus penyaluran dana Pokir dialihkan untuk kebutuhan yang langsung menyentuh masyarakat,” ujarnya kepada Haluan, Rabu (6/1/2021).
Politisi Gerindra ini menyebutkan, belanja barang dan jasa yang berhubungan langsung dengan kebutuhan masyarakat tersebut, seperti bantuan alat-alat mesin pertanian, bibit, bantuan untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan seterusnya.
“Pokir ini diusulkan oleh anggota DPRD, yang selanjutnya dimasukkan ke dalam program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat,” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumbar itu.
Hal senada disampaikan anggota DPRD Sumbar dari Fraksi PKS, Rafdinal. Ia mengatakan, sama seperti sebelumnya, Pokir dewan tersebar dalam bentuk program kegiatan yang ada di OPD-OPD Pemprov.
“Kalau saya, ada yang ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar berupa kebutuhan laboratorium, mobilier, dan lain-lain. Ada juga untuk pemberdayaan masyarakat. seperti pelatihan menjahit,” katanya. (*)
Darwina/hantaran.co