JAKARTA — Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) di Jakarta pada Senin (21/4/2025). Kunjungan tersebut disambut langsung oleh Direktur Penanganan Sampah, Novrizal Tahar, yang berada di bawah Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, Bahan Berbahaya, dan Beracun (Ditjen PSLB3).
Dalam pertemuan itu, Bupati Hendrajoni menyampaikan komitmen Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam bidang lingkungan hidup melalui program Pesisir Selatan Bebas Sampah. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penyelesaian permasalahan sampah secara nasional 100 persen pada tahun 2029.
“Seperti target dan arahan Presiden Prabowo, persoalan sampah harus rampung pada tahun 2029. Hal ini juga sesuai dengan komitmen kami di Pesisir Selatan, sehubungan dengan program Pesisir Selatan Bebas Sampah yang akan kami canangkan,” ujar Hendrajoni.
Dalam audiensi tersebut, Bupati juga menyampaikan sejumlah permohonan kepada KLHK terkait kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Beberapa di antaranya adalah pembangunan Pusat Daur Ulang, Bank Sampah, penyediaan alat pencacah sampah organik dan anorganik, hingga armada pengangkut sampah.
“Alhamdulillah, kedatangan kami disambut baik oleh KLHK dan langsung diterima oleh Direktur Penanganan Sampah. Tentunya permohonan ini akan kami kawal agar dapat terealisasi demi terwujudnya Pesisir Selatan Bebas Sampah,” katanya.
Hendrajoni juga menekankan bahwa keberhasilan program lingkungan sangat bergantung pada dukungan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat.
“Upaya ini tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga membangun kesadaran dan kebiasaan masyarakat. Edukasi dan kolaborasi menjadi kunci. Kami ingin Pesisir Selatan menjadi contoh daerah yang serius menangani sampah dengan pendekatan komprehensif,” jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menargetkan penyelesaian persoalan sampah secara nasional sebesar 100 persen pada tahun 2029. Target tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).
“Untuk tahun 2025, target penanganan sampah sebesar 50 persen. Saat ini secara nasional baru mencapai 39 persen,” kata Hanif saat meninjau Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Banyuroto, Kulon Progo, DIY pada Sabtu (19/4).
Ia menambahkan, pihaknya terus menggenjot koordinasi dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, guna mengejar target nasional tersebut.
