JAKARTA — Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (PPK Transmigrasi) di Jakarta pada Kamis (8/5/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk mendorong percepatan pembangunan kawasan transmigrasi Lunang Silaut, yang telah ditetapkan sebagai kawasan prioritas nasional.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati didampingi oleh Kepala Bappedalitbang, Hadi Susilo, Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi, Afriman Julta, Kabid Transmigrasi, serta Kabid Tata Ruang. Rombongan diterima langsung oleh Dirjen PPK Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, bersama Sekretaris Ditjen, Rajumber Prihatin, dan Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi, Elis Sampe Andi.
Bupati Hendrajoni menjelaskan bahwa kawasan Lunang Silaut telah berstatus sebagai kawasan berdaya saing dan masuk dalam program prioritas nasional. Namun, kawasan tersebut masih membutuhkan pengembangan di berbagai sektor, seperti infrastruktur, kelembagaan, hilirisasi komoditas, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Untuk mendukung percepatan pembangunan, Bupati mengusulkan sejumlah program strategis, antara lain peningkatan empat ruas jalan, pembangunan jembatan, pendirian pabrik melalui skema kemitraan, sertifikasi lahan, serta penguatan sarana pendidikan dan kesehatan.
“Kami berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih terhadap pengembangan kawasan Lunang Silaut. Kawasan ini memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat transmigran,” ujar Hendrajoni.
Menanggapi hal tersebut, Dirjen PPK Transmigrasi, Sigit Mustofa Nurudin, menyambut baik berbagai usulan yang disampaikan. Ia menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk memberikan dukungan konkret terhadap pengembangan kawasan Lunang Silaut sebagai role model kawasan transmigrasi masa depan.
“Kami melihat potensi besar di kawasan Lunang Silaut, khususnya dalam pengembangan sektor hilirisasi dan penguatan ekonomi lokal. Kami akan mendorong kemitraan dengan pihak swasta untuk membangun pabrik kelapa sawit, RMU (Rice Milling Unit), serta infrastruktur pendukung lainnya,” kata Sigit.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan pembangunan kawasan transmigrasi berjalan optimal dan berkelanjutan.
