JAKARTA — Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, melakukan audiensi sekaligus menyerahkan Proposal Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi (RR) kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai tindak lanjut dari bencana banjir yang melanda wilayahnya pada 7 Maret 2024 lalu. Audiensi berlangsung di Ruang Rapat Sekretaris Utama (Sestama) BNPB, Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Hendrajoni didampingi oleh Kepala Pelaksana BPBD Pesisir Selatan, Yuskardi, dan Kepala Bappedalitbang Pesisir Selatan, Hadi Susilo. Kehadiran kedua pejabat teknis ini menegaskan keseriusan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menyiapkan dokumen dan rencana teknis yang matang.
Audiensi diterima langsung oleh Sekretaris Utama BNPB, Rustian, serta dihadiri beberapa pejabat penting BNPB, di antaranya Tenaga Ahli Kepala BNPB Tavip, Kepala Biro Perencanaan Andi Eviana, Kepala Biro Keuangan Pambudi, dan perwakilan Biro Umum dan Perlengkapan, Fitri.
“Kami hadir hari ini membawa harapan masyarakat Pesisir Selatan. Proposal yang kami sampaikan merupakan bagian dari upaya serius untuk memulihkan kehidupan warga dan infrastruktur yang rusak akibat banjir besar 7 Maret lalu,” ujar Hendrajoni, Selasa (22/4).
Bupati juga menyampaikan laporan penggunaan Dana Siap Pakai (DSP) BNPB yang sebelumnya telah digunakan untuk kegiatan pemulihan, termasuk DSP Infrastruktur dan DSP Stimulan untuk perbaikan rumah warga terdampak. Menurutnya, hal ini menjadi bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan.
Dalam kesempatan itu, Bupati memaparkan bahwa pembangunan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Pesisir Selatan telah rampung dan kini berfungsi sebagai pusat kendali informasi kebencanaan di daerah. Pusdalops diharapkan dapat memperkuat sistem mitigasi dan respons cepat terhadap bencana.
“Kami sangat mengapresiasi dukungan BNPB selama ini. Kami berharap sinergi ini terus terjaga agar proses rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan cepat, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” katanya.
Proposal Hibah RR yang diajukan mencakup rencana rehabilitasi infrastruktur publik, perbaikan pemukiman warga, serta penguatan kapasitas penanggulangan bencana daerah. Dokumen tersebut disusun secara teknis oleh BPBD dan Bappedalitbang berdasarkan hasil kajian lapangan.
Audiensi ini menjadi langkah penting dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pascabencana. Diharapkan, kolaborasi ini dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak banjir secara optimal dan berkelanjutan.
