Padang, hantaran.Co–Sumatera Barat (Sumbar) sejatinya punya potensi ekonomi desa yang sangat besar, hanya saja belum tergarap secara maksimal. Di sinilah peran Badan Usaha Milik Nagari (BUMNag) atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibutuhkan.
Hal ini diutarakan Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDesma) se-Sumbar di Auditorium Gubernuran Rabu (22/10).
Rakor bertajuk “Evaluasi Kinerja, Strategi Pengembangan Usaha, dan Penguatan BUMDesma untuk Kesejahteraan Masyarakat” itu diharapkan menjadi momentum konsolidasi awal untuk menuntaskan berbagai persoalan yang selama ini menghambat kemajuan BUMDes selaku motor penggerak ekonomi masyarakat di tingkat desa/nagari.
Dalam kesempatan tersebut Mahyeldi menyebutkan, BUMDes dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal dan pencipta lapangan kerja di tingkat desa/nagari.
“Sayangnya, masih banyak tantangan dalam pengelolaan BUMDes dan BUMDesma. Dari keterbatasan SDM, pengelolaan keuangan yang belum optimal, hingga kelembagaan yang belum cukup kuat. Belum lagi pemilihan jenis usaha yang kadang tidak tepat dan kemampuan pemasaran yang terbatas,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, berbagai kendala itu memang menjadi persoalan klasik yang menghambat potensi BUMDesma untuk berkembang. Hal ini juga yang menjadi perhatian utama dalam rakor kali ini, yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis guna penguatan BUMDesma di masa depan.
Gubernur menegaskan bahwa penguatan kelembagaan dan tata kelola BUMDesma adalah kunci untuk menciptakan pengelolaan dana pemberdayaan yang lebih transparan dan akuntabel. BUMDesma perlu memperkuat sinergi antara sesama BUMDesma, pemerintah daerah, serta lembaga-lembaga terkait.
“Rakor ini menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan BUMDesma se-Sumbar. Kami dorong agar BUMDesma lebih banyak berkolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri,” tutur Mahyeldi.
Selain itu, Gubernur juga menyarankan agar BUMDesma dapat membangun kemitraan dengan petani, peternak, dan UMKM lokal. Hal ini diharapkan dapat memperluas jaringan pemasaran dan memastikan keuntungan ekonomi yang dihasilkan dapat kembali ke desa dan nagari.
Dengan kolaborasi ini, ia berharap BUMDesma dapat mendukung program-program strategis pemerintah, seperti rantai pasok program MBG yang dapat memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Sumbar, Yozarwardi Usama Putra, dalam kesempatan yang sama memaparkan perkembangan signifikan dari BUMDesa dan BUMDesma.
Data yang disampaikan menunjukkan bahwa pada tahun 2024, jumlah BUMDes/BUMNag di Sumbar tercatat sebanyak 713 unit. Namun, per September 2025 jumlahnya sudah meningkat menjadi 828 unit.
Lebih menggembirakan lagi, jumlah BUMDes yang “naik kelas” juga mengalami peningkatan. Pada tahun 2024, hanya ada 120 BUMDes dengan klasifikasi berkembang, namun pada 2025 angka ini meningkat menjadi 166 BUMDes. “Sementara BUMDes dengan klasifikasi maju pada 2024 berjumlah 53 unit, dan per September 2025 angka ini meningkat menjadi 84 unit,” ujarnya.
Menurut Yozarwardi, peningkatan jumlah BUMDes ini tidak terlepas dari pembinaan yang terus dilakukan oleh Dinas PMD bersama dinas terkait di tingkat kabupaten/kota. “Kami terus melakukan pendampingan dan pembinaan agar BUMDesma bisa naik kelas, tidak hanya dari sisi jumlah, tapi juga kualitas pengelolaan,” ujar Yozarwardi.
Meskipun terjadi peningkatan yang signifikan, ia menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah memastikan agar BUMDesma yang telah maju bisa tetap berkelanjutan, serta memastikan bahwa BUMDesma yang baru berkembang tidak terjebak pada keterbatasan modal dan kemampuan SDM.
Ia menegaskan, kemandirian ekonomi di tingkat desa adalah langkah awal menuju kemajuan daerah secara keseluruhan. “Jika desa maju dan mandiri, maka daerah pun akan maju, dan pembangunan nasional akan tercapai dengan baik,” ujarnya.
Melalui berbagai upaya pembenahan yang terus dilakukan, ia berharap seluruh BUMDesma di Sumbar dapat menjadi salah satu kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan berkeadilan.
“Tantangan terbesar kita saat ini adalah bagaimana memastikan bahwa pengelolaan BUMDesma tidak hanya berkembang dalam jumlah, tapi juga kualitas, sehingga benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
