Peristiwa

Blunder! Paslon Budi – Kobal Bahas Irigasi Banda Laweh, Ternyata Wewenang Pemprov Sumbar

×

Blunder! Paslon Budi – Kobal Bahas Irigasi Banda Laweh, Ternyata Wewenang Pemprov Sumbar

Sebarkan artikel ini
budi kobal blunder irigasi banda laweh
Tangkapan layar

SOLOK,hantaran.co—Dalam debat pasangan calon (Paslon) Bupati dan Wakil Bupati Solok yang diadakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di TVRI Sumbar pada Minggu (10/11/2024), pasangan Budi Satriadi dan Hardinalis Kobal sempat membahas masalah irigasi Banda Laweh di Nagari Sirukam.

Dalam debat tersebut, Kobal menyebut kalau irigasi Banda Laweh tersebut rusak dan mengakibatkan ribuan hektar sawah terdampak.

“Saya ke Sirukam, Supayang. Ada Banda Laweh kiri dan Badan Laweh Kanan. Itu mengairi mengaliri ribuan hektare sawah tetapi sampai hari ini belum juga terselesaikan pak, belum juga terselesaikan, dan banyak lagi irigasi-irigasi lainnya yang mesti kita selesaikan,”ujar Kobal.

Pernyataan Kobal ini dianggap salah sasaran karena jika sawah atau irigasi tersebut mencapai ribuan haktare maka sesuai Peraturan Menteri atau Permen PUPR nomor 14 tahun 2015 pada pasal 10 mengatakan Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggungjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnnya 1000 ha-3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.

Untuk kabupaten dan kota di atur dalam pasal 11 yang menyatakan pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggunjawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Bahkan pada awal tahun 2023 tepatnya Sabtu (21/1/2023) Gubernur Sumbar Mahyeldi pernah mengunjungi Sirukam dan berjanji akan menindaklanjuti terkait irigasi tersebut dengan membentuk tim oleh PSDA Sumbar.

Terkait dengan kesalahan data dari pasangan Budi-Kobal ini bahkan sempat disampaikan oleh pasangan nomor 2 Irwan Afriadi. Mantan anggota DPRD Sumbar ini menjelaskan, bahwa wewenang irigasi tersebut di bawah Pemprov Sumbar.

“Terkait ribuan hektare tadi itu wilayah provinsi karena seribu (hektare) ke bawah baru kabupaten,”ujarnya.

Debat ini menunjukkan betapa pentingnya data dan kemampuan analisa dan literasi pasangan calon. Sebab ia bakal memimpin tidak hanya dengan menebar senyum dan sapa tapi kemampuan berpikir.

(Dafit/Hantaran.co)