PESSEL, hantaran.co – Hingga kini harapan masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) untuk dapat berobat gratis melalui anggaran daerah belum sepenuhnya terwujud. Hal itu karena belum jelasnya program kesehatan yang digagas bupati pada kampanye sebelumnya.
Kepala Dinas Kesehatan Pessel, dr. Syahrizal Antoni enggan menjawab terkait program yang dijanjikan bupati tersebut. Berbagai alasan selalu ia sampaikan untuk mengelak dari pertanyaan wartawan.
“Nanti ya. Kalau itu harus sama saya wawancaranya, tidak bisa di wakilkan pada kabid atau sekretaris,” ujarnya pada wartawan di Painan, Jum’at (28/1).
Terpisah, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedalitbang), Pessel, Hadi Susilo menyebutkan, skema pembiayaan program kesehatan gratis dilakukan melalui penitipan uang ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan.
Selanjutnya, kata dia, pemerintah daerah bakal menghitung berapa kebutuhan biaya berobat pasien yang kurang mampu di RSUD M. Zein, sehingga dapat diketahui berapa besaran anggarannya setiap tahun.
“Kalau sekarang belum diketahui berapa kebutuhan dananya per tahun. Kami sedang menghitungnya,” ucapnya.
Diketahui, pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, Pemkab Pessel menargetkan tidak ada lagi masyarakat Pesisir Selatan kurang mampu yang tidak terlayani jaminan kesehatannya, melalui program kesehatan gratis.
Target tersebut sejalan dengan visi-misi bupati-wakil bupati periode 2021-2024 yang lebih mengutamakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai program unggulan, sehingga memacu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Sementara itu, Direktur RSUD M. Zein Painan, dr. Harefa menilai subsidi berobat bagi pasien bermasalah kurang cocok dijadikan skema pembiayaan program kesehatan gratis.
Pihaknya mengkhawatirkan program tersebut bakal jadi bumerang bagi keuangan daerah, karena subsidi dana pasien bermasalah dipastikan makin besar seiring naiknya tren ongkos berobat dan jumlah pasien yang mengalami peningkatan setiap tahunnya.
“Karena masyarakat semakin lama makin sadar akan pentingnya kesehatan. Sementara, harga obat terus melonjak naik,” ujarnya.
Ia menjelaskan, anggaran pasien bermasalah adalah subsidi pemerintah pada rumah sakit untuk masyarakat yang terkendala biaya berobat, hal itu dikarenakan belum memiliki jaminan kesehatan, khususnya bagi keluarga kurang mampu.
Tahun ini anggaran pasien bermasalah di RSUD M. Zein Painan yang dialokasikan APBD 2022 sebesar Rp5,1 miliar, naik dari tahun lalu yang hanya Rp2,5 miliar. Dari jumlah itu Rp4,2 miliar subsidi pemerintah, dan sisanya Rp990 juta pokok pikiran anggota DPRD.
Ia menilai jumlah yang dialokasikan itu tidak bakal cukup untuk satu tahun, dengan rasio rata-rata ongkos berobat untuk pelayanan kelas III di RSUD M. Zein saat ini berkisar antara Rp3 juta hingga Rp4 juta per pasien, bahkan ada yang lebih.
“Sebagai contoh Desember 2021 sampai Januari 2022 ini saja bisa mencapai Rp1,2 miliar. Kalau Rp5,1 juta bisa saja hanya sampai enam bulan pertama. Jadi, tidak efektif menurut saya,” katanya.
Ia menuturkan, skema pembiayaan program kesehatan gratis adalah pada iuran jaminan kesehatan yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bukan ongkos berobat apalagi trennya yang cenderung naik. Disisi lain, tingkat kepatuhan masyarakat membayar iuran jaminan kesehatan menjadi rendah.
“Hal ini tentu menjadi dilema tercapainya target program kesehatan gratis yang telah dibuat,” ucapnya lagi.
Menurutnya, pemerintah daerah tinggal memetakan saja berapa kebutuhan biaya iuran jaminan kesehatan masyarakat Pesisir Selatan di luar pensiunan, ASN, TNI, Polri yang masuk dalam JKN, pegawai BUMN dan BUMD.
(Okis/Hantaran.co)
